Esai Satire : Harri Safiari
ALGIVON.ID – “Pers adalah pilar keempat demokrasi”. Kalimat ini terdengar agung, harum, dan berwibawa—persis seperti lagu nina bobo. Diulang terus agar jurnalis terlelap, lupa bahwa di luar sana demokrasi sedang dijarah ramai-ramai.
Jargon itu bukan pujian. Ia adalah dot atawa empeng. Dicolokkan ke mulut pers agar diam, sibuk mengisap, dan tak sempat bertanya: siapa sebenarnya yang sedang kita layani?
“Faktanya, banyak jurnalis dibuat rabun,” ujar Jajat Oray Sanca Batik alias Mang Jat (nama samaran), jurnalis yang masih percaya idealisme walau dompetnya banyak godaan.
“Bukan dibungkam, tapi dipeluk terlalu erat—sampai susah bernapas.”
Awal Januari 2026, di warung kopi kelas rakyat jelata di Bandung, Mang Jat membongkar satu penyakit kronis pers hari ini: eksploitasi berjubah kemitraan.
“Kita tidak disensor. Kita dieksploitasi. Atas nama sinergi, kolaborasi, dan pengabdian—padahal ujungnya cuma satu: kerja gratis demi pencitraan elite.”
Industri Gunting Pita
Menurut Mang Jat, ruang redaksi kini mirip pabrik daur ulang seremoni.
Gunting pita = berita.
Rapat basa-basi = prestasi.
Kunjungan kerja kosong = kepedulian palsu
“Pejabat batuk dikit, jadi headline. Rakyat menjerit, masuk kolom kecil—kalau sempat.”
Ironisnya, produksi konten kosong gizi ini mahal: ongkos liputan, waktu, energi, risiko hukum. Tapi imbalannya? “Nol. Kadang malah ditagih loyalitas.”
Media jadi sapi perah.
Wartawan jadi buruh intelektual tanpa upah. Sementara yang diberitakan panen legitimasi, elektabilitas, dan tepuk tangan—tanpa keluar keringat.
“Inilah kolonialisme gaya baru,” kata Mang Jat. “Tak pakai senjata, cukup undangan dan senyum.”
Jurnalisme yang Dipaksa Jadi Humas
Mang Jat lalu memukul meja—pelan, tapi niat. “Jurnalisme dan humas itu beda spesies. Jangan dikawinkan paksa.” Jurnalisme hadir saat kekuasaan menyimpang, korupsi menggerogoti, dan rakyat ditindas. Ia harus galak, curiga, dan tidak bisa dibeli.
Humas? Itu kerja promosi. Sah. Legal. Tapi berbayar. “Kalau pejabat mau dielu-elukan, bayar. Jangan sembunyi di balik kata ‘pilar demokrasi’.”
Meminta keadilan ekonomi bukan dosa etik. Yang dosa adalah membiarkan media sekarat sambil terus memproduksi puja-puji murahan. “Media miskin mustahil independen. Wartawan lapar mudah diatur. Ini bukan teori—ini realita.”
Sekilas tentang Korupsinikus
Korupsinikus bukan manusia, apalagi pejabat bernama jelas. Ia adalah metafora: makhluk purba turunan pernah disangka sebagai imajiner Phitecantropus Erectus yang berevolusi setengah jalan. Secara biologis ia tegak berjalan, tetapi secara etika tertatih-tatih.
Ia tidak pernah punah—hanya berganti kostum sesuai zaman. Bisa menjelma pejabat, penasehat, intelektual gadungan, atau penguasa bayangan. Habitat favoritnya satu: ruang kekuasaan yang miskin transparansi.
Korupsinikus Menyela
Korupsinikus, yang sejak tadi mendengarkan sambil menahan tawa pahit, akhirnya angkat suara.
“Pilar keempat demokrasi itu bukan benteng, Bro. Itu buaian,” katanya.
“Dipakai supaya pers tidur nyenyak saat transparansi dirampok terang-terangan.”
Ia mengutip Glenn Greenwald, pemenang Pulitzer 2014:
Transparansi adalah kewajiban pejabat publik. Privasi adalah hak warga.
“Masalahnya, pejabat kita terbalik. Privasinya dijaga mati-matian, kebohongannya minta disiarkan.”
Tak heran jika kerja jurnalistik selalu direkayasa: data disembunyikan, akses dipersulit, tapi kamera disuruh standby tiap ada seremoni.
Bangun atau Ditidurkan
Mang Jat berdiri. Ponselnya bergetar. Panggilan darurat dari “Polda”—polisi dapur.
“Intinya sederhana,” katanya sebelum pergi.
“Pers harus berani bilang tidak.”
Tidak pada konten kosong.
Tidak pada pencitraan gratis.
Tidak pada buaian bernama ‘pilar demokrasi’ yang membius.
“Pilihan kita cuma dua:
berdaulat atas karya,
atau jadi tukang nina bobo kekuasaan.”
(Selesai)
BACA JUGA: PKL Cicadas Bertemu BRT, Korupsinikus: Ujian Kepemimpinan Wali Kota Bandung