AlGIVON.ID -– Terjadinya inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), di kawasan pertambangan dan pabrik kapur di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB), menyita perhatian publik. Penutupan permanen 5 pabrik makloon skala kecil, serta sanksi penutupan sementara untuk 15 pabrik kapur lainnya memicu polemik baru di tengah masyarakat.
Penindakan ini dinilai tidak menyentuh akar persoalan ekosistem tambang secara utuh. Ketua Gerak Bersama Jaga Bumi, Asep Komara Santoso, menegaskan bahwa penanganan kawasan industri dan pertambangan Citatah memerlukan pendekatan sistematis dan kolaboratif multi-pihak.
“Sebaiknya bukan sekadar aksi instan di lapangan yang berpotensi melahirkan opini publik tidak berimbang,” ucap Asep Komara Santoso kepada redaksi melalui sambungan telepon (7/8/2026).
Ekosistem dan Ketidakefektifan Wewenang Antar-Lembaga
Tegasnya, ada dampak ekonomi ekosistem, plus turunan kebijakan dari penutupan pabrik, akhirnya tidak sekadar berdampak pada pekerja internal saja. Adanya isu penyerapan 500 buruh terdampak ke sektor pekerjaan umum (kebersihan) Pemprov Jabar, dinilai kurang logis dari segi kalkulasi teknis penempatan, beban honorarium, hingga pengabaian ekosistem ekonomi di luar pabrik—seperti pedagang kaki lima, bengkel, workshop armada pengangkutan, dan pemasok rantai pasok lokal.
Ketidakselarasan Kewenangan Pemprov dan Pemkab (KBB)
Faktanya, telah terjadi dalam hal pembagian wewenang yang tidak efektif antara Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Begitupun tingkat pemerintahan provinsi Jawa Barat yang memegang kendali penuh atas perizinan, namun beban pendampingan teknis dan pencarian solusi penutupan justru ditumpukkan ke Pemkab KBB. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KBB kerap hanya diposisikan sebagai pendamping saat sidak tanpa wewenang eksekusi yang proporsional.
Transparansi Data dan Pengujian Lingkungan
Adanya proses investigasi di tingkat provinsi Jawa Barat, dinilai belum dibuka secara transparan berbasis data publik. Pemprov Jabar belum memaparkan secara menyeluruh apakah lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), dan Asma di Citatah 100% disebabkan oleh debu industri, atau turut dipicu faktor lain. Bisa saja hal ini terjadi karena pembakaran sampah masif oleh masyarakat, atau karena penggunaan sampah sebagai bahan bakar pabrik. (HS & RD).
BACA JUGA: Mengolah Data Penelitian Perikanan Menggunakan Aplikasi PYTHON