Oleh: Harri Safiari
ALGIVON.ID – Bayangkan Bro and Sis, ada warung nasi padang yang pemiliknya sedang cuti panjang entah ke mana, tapi kursi makannya masih penuh dengan lauk-lauk gratis yang datang tiap hari. Pelanggan lain yang bayar penuh, hanya bisa mengelus dada sambil menatap rendang yang hilang entah ke mana.
Kurang lebih beginilah gambaran ketika lima anggota DPR RI menyandang status nonaktif, tapi kabarnya aliran gaji masih tetap lancar, bagai kran air yang tak pernah kering.Enak betul ya, lima orang ini?!
Logika sederhana rakyat kecil bilang begini: kalau tak kerja, ya tak dapat upah. Tukang becak yang ban sepedanya kempes, tak bisa bawa penumpang, otomatis tak dapat uang harian. Petani yang sawahnya gagal panen, siapa pula yang datang menyetor amplop gaji bulanan? Tapi ternyata hukum “sebab-akibat” ini tampaknya tak berlaku di gedung megah Senayan. Di sana, nonaktif bukan berarti non-pemasukan.
Surga Nonaktif …
Lucunya, terminologi nonaktif jadi seperti parfum politik. Baunya harum, katanya demi menjaga marwah lembaga, tapi ternyata tidak membersihkan kantong dari aliran dana. Rakyat di luar pagar gedung bisa kebingungan: “Ini nonaktif yang sungguhan, atau nonaktif abal-abal?” Seperti lampu merah yang lampunya padam tapi polisi bilang, “Tenang, itu tetap merah kok, jangan jalan.”
Apa yang salah? Jelas, ada logika bernegara yang seperti benang kusut. Kalau wakil rakyat tidak bekerja, tapi tetap digaji, berarti rakyat yang membayar pajak sedang menanggung beban dobel: tidak hanya tidak mendapat wakil yang aktif memperjuangkan nasibnya, tapi juga tetap harus “patungan” menggaji mereka yang duduk tanpa kursi kerja.
Coba kita terapkan sistem yang sama di semua profesi. Guru nonaktif tetap dapat tunjangan penuh. Sopir nonaktif tetap dapat uang setoran. Tukang bakso nonaktif tetap disuplai daging sapi gratis. Hebat, bukan? Indonesia jadi surga nonaktif pertama di dunia!
Rasa Keadilan itu
Tapi kita tahu, bangsa ini terlalu berharga untuk dipermainkan dengan logika karet. Kalau nonaktif masih menerima gaji, itu bukan hanya soal uang, melainkan soal rasa keadilan yang dipermalukan. Karena rakyat tidak butuh wakil yang hanya absen dengan label keren, rakyat butuh wakil yang bekerja nyata.
Mungkin sudah waktunya masyarakat bertanya lebih keras: apakah DPR ini tempat bekerja, atau tempat menabung tanpa perlu kerja? Bila jawabannya yang kedua, mari kita semua mendaftar jadi anggota DPR nonaktif, maukah? (RD).
BACA JUGA: fprUsai Viral, KDM & Ketua DPRD Jabar Beri Perhatian Khusus pada Majalah Mangle Unpad