ALGIVON.ID – Dinamika internal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat atau Jabar terkait pelaksanaan Pra Musyawarah Daerah (Pra-Musda) yang digelar oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI di Jakarta pada 5 Juni 2026 masih menjadi perhatian sejumlah tokoh organisasi.
Pelaksanaan agenda tersebut memunculkan beragam tanggapan, termasuk keprihatinan dari sejumlah tokoh senior HKTI Jawa Barat yang menilai proses menuju Musda perlu mengedepankan prinsip rekonsiliasi dan demokratisasi organisasi.
Pandangan tersebut disampaikan oleh dua tokoh senior HKTI Jawa Barat, Duddy R dan Dr. Ir. D. Gandana, MK., M.Si., dalam sebuah pertemuan di kawasan Jalan Taman Cibeunying Selatan, Kota Bandung, Rabu (10/6/2026).
Keduanya menanggapi pernyataan yang sebelumnya disampaikan oleh Ir. Budi Sanusi, Anggota Forum Inisiator Musda HKTI Jawa Barat. Forum yang dibentuk sejak Maret 2026 itu merupakan wadah komunikasi dan rekonsiliasi yang melibatkan unsur HKTI OSO dan HKTI Prabowo, dengan tujuan memperkuat persatuan organisasi di Jawa Barat.
Menurut sejumlah anggota forum, langkah yang diambil DPN HKTI melalui penyelenggaraan Pra-Musda di Jakarta dinilai perlu dikaji agar tidak mengganggu proses rekonsiliasi yang telah dibangun.
Agenda Ketahanan Pangan Dinilai Perlu Didukung Organisasi yang Solid
Dr. Ir. D. Gandana, MK., M.Si., yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Penasihat HKTI Jawa Barat, menyampaikan bahwa dinamika organisasi sebaiknya tidak mengalihkan perhatian dari tugas utama HKTI dalam mendukung sektor pertanian.
“Kami tentu prihatin. Di tengah upaya memperkuat ketahanan dan swasembada pangan, organisasi diharapkan dapat berjalan secara solid dan kondusif. Jawa Barat memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, sehingga persatuan organisasi menjadi hal yang penting,” ujarnya.
Rekonsiliasi dan Kebersamaan Perlu Dijaga
Senada dengan Gandana, mantan Ketua Dewan Penasihat HKTI Jawa Barat, Duddy R, mengingatkan pentingnya menjaga semangat persatuan yang selama ini menjadi fondasi organisasi.
“Sejak lama kami beraktivitas di HKTI dengan mengedepankan kebersamaan dari berbagai unsur. Fokus utama organisasi adalah memberikan kontribusi bagi kemajuan sektor pertanian dan kesejahteraan petani,” kata Duddy.
Ia juga menilai bahwa dinamika dan perbedaan pandangan yang pernah terjadi di internal HKTI seharusnya menjadi pengalaman untuk memperkuat organisasi di masa mendatang.
“Saat ini yang diperlukan adalah menjaga organisasi tetap utuh, rukun, dan kondusif. Masyarakat Jawa Barat memiliki nilai-nilai silih asah, silih asih, dan silih asuh yang patut menjadi inspirasi dalam membangun kebersamaan,” tambahnya.
Mekanisme Pra-Musda dan Isu Calon Tunggal
Sejumlah pihak juga menyoroti mekanisme Pra-Musda yang diprakarsai DPN HKTI. Menurut pandangan yang berkembang di kalangan Forum Inisiator Musda HKTI Jawa Barat, nomenklatur Pra-Musda dinilai belum diatur secara eksplisit dalam AD/ART HKTI sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Selain itu, berkembang pula informasi mengenai kemungkinan Dr. Buky Wibawa Karya Guna (Buky Wikagoe) menjadi calon tunggal pada Musda HKTI Jawa Barat mendatang. Sebagian pihak menilai proses penjaringan kepemimpinan idealnya berlangsung secara terbuka dan sesuai mekanisme organisasi guna menjaga prinsip demokratisasi di tubuh HKTI Jawa Barat.
Hingga berita ini ditayangkan, redaksi telah berupaya meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Dr. Buky Wibawa Karya Guna. Namun, berdasarkan komunikasi terakhir melalui saluran WhatsApp yang dikelola ajudannya, belum terdapat pernyataan resmi yang dapat disampaikan kepada publik.
Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi DPN HKTI, Dr. Buky Wibawa Karya Guna, maupun pihak terkait lainnya demi menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, dan kaidah jurnalistik yang berkeadilan.
(HS & RD)
BACA JUGA: Budi Sanusi Rencanakan Gugatan Hukum Terkait Keterlibatan Buky Wikagu dalam Pra Musda HKTI Jabar