Oleh: Harri Safiari
ALGIVON.ID – Malam ini Warung Kopi Mundur Maju mendadak seperti ruang tunggu ICU.
Bedanya, yang dipantau bukan pasien.
Yang dipantau: politik.
“Gimana, kira-kira Gibran deg-degan nggak?”
Korupsinikus mengangkat alis.
“Kalau urusan jantung, jangan tanya saya. Saya cuma ahli kopi sachet.”
“Terus?”
“Kalau urusan kekuasaan, lain cerita.”
Ia menyeruput kopi pelan-pelan.
“Orang yang sudah sampai atas biasanya bukan takut pada petir. Yang bikin repot itu kalau tiba-tiba mendengar suara petir dari dalam rumah sendiri.”
Meja langsung ramai.
“Wah, mulai ngawur!”
“Namanya juga Warung Kopi Mundur Maju. Kalau mau lurus, pergi ke penggaris!”
Tawa pecah.
Tetapi persoalannya memang serius.
Setiap kali nama Gibran bersinggungan dengan persoalan hukum dan MK, publik ikut menoleh. Bukan karena rakyat punya hobi menghitung detak jantung wakil presiden, tetapi karena ada pertanyaan yang lebih besar:
Seberapa kuat hukum ketika berhadapan dengan kekuasaan?
Nah!
Ini pertanyaan yang membuat kopi mendadak pahit dua kali.
Sebab kalau hukum hanya gagah menghadapi rakyat biasa, itu belum cukup.
Hukum baru kelihatan ototnya ketika harus berhadapan dengan orang yang punya jabatan, jaringan, pengaruh, dan barisan pendukung.
“Berarti malam ini Gibran diuji?”
“Bukan cuma Gibran.”
“Siapa lagi?”
“Ya kita semua.”
“Lho, kok kita?”
“Karena kalau putusan sesuai selera kita, kita tepuk tangan. Kalau tidak sesuai, kita teriak hukum sudah gila.”
Korupsinikus berhenti sebentar.
“Padahal bisa jadi kita sendiri yang sedang gila.”
Hening.
Kemudian tawa meledak lagi.
Begitulah kita.
Kalau menang, hukum disebut adil.
Kalau kalah, hukum disebut pesanan.
Kalau lawan kena putusan, kita bilang: Alhamdulillah, hukum bekerja.
Kalau kawan kena, kita bilang: Tunggu dulu, harus lihat konteksnya.
Demokrasi macam apa ini?
Demokrasi versi warteg: lauknya boleh pilih sendiri, hukumnya jangan!
Yang lebih penting sebenarnya bukan apakah Gibran malam ini bisa tidur nyenyak.
Kita tidak tahu.
Dan tidak perlu sok tahu.
Yang perlu kita tanyakan adalah: apakah Indonesia bisa tidur nyenyak karena percaya kepada hukum?
Itu jauh lebih penting.
Sebab seorang pejabat bisa kuat karena jabatan.
Bisa kuat karena partai.
Bisa kuat karena koalisi.
Bisa kuat karena popularitas.
Tetapi semua kekuatan itu seharusnya berhenti di depan satu pintu:
Konstitusi.
Kalau pintu itu bisa didobrak oleh kekuasaan, selesai sudah cerita.
Warung kopi boleh mundur.
Politik boleh maju.
Koalisi boleh belok kanan, belok kiri, bahkan putar balik.
Tapi konstitusi jangan ikut-ikutan salto politik.
Korupsinikus kemudian menutup pembicaraan:
“Jadi, kesimpulannya?”
“Gibran kuat?”
“Belum tentu.”
“MK kuat?”
“Kita lihat putusannya.”
“Terus siapa yang paling kuat?”
Korupsinikus tersenyum.
“Yang paling kuat adalah rakyat yang masih mau berpikir sebelum ikut berteriak.”
Semua diam.
Lalu tukang kopi datang membawa tagihan.
“Bang, kopinya tiga belas!”
Korupsinikus merogoh saku.
“Waduh. Ternyata yang paling kuat malam ini bukan Gibran, bukan MK.”
“Siapa?”
“Harga kopi.”
Warung pun pecah oleh tawa.
Dan malam berakhir seperti biasa.
Kopi habis.
Gorengan tandas.
Politik belum selesai.
Sebab di negeri ini, satu putusan bisa selesai dibacakan dalam beberapa menit.
Tetapi urusan kekuasaan bisa membutuhkan satu generasi untuk membuktikan apakah kita benar-benar negara hukum—atau cuma negara yang rajin menyebut kata ‘hukum’.
Korupsinikus dkk. pamit.
Besok kita ngopi lagi.
Karena kalau politik belum bikin kita pusing,
kopi pasti bikin kita tetap terjaga.
-Selesai-
BACA JUGA: Bukti Tak Masuk Pertimbangan Tuntutan Jaksa, Kuasa Hukum Febriyanti Kecewa