Menguji Narasi, Menelanjangi Ketimpangan
Esai Satiris-Kontemplatif — Harri Safiari
ALGIVON.ID Sore itu, Rubi membuka percakapan di Warkop Mundur-Maju.
“Sedang ramai narasi: gaji rakyat Indonesia paling rendah se-Asia, sementara gaji pejabatnya paling tinggi. Ini fakta, hiperbola, atau jeritan sosial yang telanjur kehilangan kesabaran?”
Cecep Gorbachev, aktivis perburuhan yang lebih sering memperjuangkan upah orang lain daripada menikmati kepastian upah sendiri, langsung bereaksi.
JANGAN HANYA HITUNG UPAH, UKUR JUGA KEHIDUPAN!
“Secara statistik, klaim itu harus diuji. Tetapi jangan sampai ketepatan angka justru menutupi ketidakadilan.”
Dadan Suradan menyeruput kopi.
“Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah upah pekerja cukup untuk hidup layak? Bekerja delapan jam, tetapi gaji habis sebelum tanggal enam belas. Menabung sulit, berutang mudah. Ini bukan sekadar persoalan nominal, melainkan martabat manusia.”
“Ketika kenaikan upah buruh selalu dianggap ancaman ekonomi, sementara penambahan fasilitas pejabat disebut penyesuaian kesejahteraan, bukankah kita sedang mempraktikkan standar ganda?”
Dadan Suradan menyela.
JANGAN BIARKAN KEMARAHAN MENGALAHKAN DATA!
“Cecep, keresahanmu sah. Tetapi statistik tidak boleh diperlakukan seperti spanduk demonstrasi.”
Ia melanjutkan dengan nada tenang.
“Upah minimum bukan pendapatan rata-rata. Gaji pokok bukan total kompensasi. Nominal bukan daya beli. Membandingkan Indonesia dengan Singapura, misalnya, harus mempertimbangkan biaya hidup, pajak, jaminan sosial, dan produktivitas.”
“Jadi, klaim paling rendah dan paling tinggi se-Asia jangan ditelan mentah-mentah. Tetapi jangan pula dipatahkan hanya dengan menunjukkan bahwa ada negara yang lebih miskin.”
Ia tersenyum.
“Sebab membuktikan bahwa kita bukan yang terburuk tidak otomatis membuktikan bahwa kita sudah baik.”
Tatang Suratang tertawa kecil.
YANG PENTING, HITUNG JARAKNYA!
“Kalau begitu, mari tinggalkan lomba siapa paling rendah dan paling tinggi. Kita hitung kesenjangannya!”
Ia menunjuk meja.
“Rakyat mengejar harga beras, listrik, kontrakan, pendidikan, dan kesehatan. Pejabat menikmati penghasilan, tunjangan, serta fasilitas yang dibiayai publik.”
“Pertanyaannya: apakah kesejahteraan mereka yang memegang kekuasaan tumbuh sebanding dengan kesejahteraan mereka yang menopang negara?”
Ia meneguk kopi.
“Rakyat diminta mengencangkan ikat pinggang. Pejabat jangan sampai justru memperlebar lubang ikat pinggangnya sambil leha-leha.”
Tawa pecah. Tedi Suredi mengambil giliran.
GAJI TINGGI BOLEH, KINERJA TINGGI WAJIB!
“Saya tidak keberatan pejabat digaji tinggi. Negara memang membutuhkan tenaga profesional. Tetapi kompensasi tinggi harus dibayar dengan integritas, kompetensi, dan kinerja yang terukur.”
Ia menatap rekan-rekannya.
“Jangan menjual teori bahwa gaji tinggi mencegah korupsi sebagai jaminan moral. Korupsi bukan semata-mata akibat kekurangan penghasilan. Keserakahan, konflik kepentingan, lemahnya pengawasan, dan impunitas juga punya andil.”
“Kalau penghasilan sudah tinggi, fasilitas lengkap, tetapi korupsi masih merajalela, jangan-jangan yang kurang bukan kesejahteraan, melainkan karakter, malah bawaan orok kali ya?.”
Maman Surahman yang sedari tadi diam, akhirnya bicara.
HITUNG JUGA BIAYA BURUKNYA KEKUASAAN!
“Kita terlalu sibuk menghitung gaji pejabat, tetapi kurang berani menghitung ongkos buruknya kepemimpinan.”
Ia berhenti sejenak.
“Korupsi, proyek mangkrak, kebijakan keliru, pemborosan anggaran, dan pelayanan publik yang buruk serta kongkalikong. Siapa yang membayar semuanya? Rakyat.”
“Jabatan publik bukan hadiah lotre. Anggaran negara bukan kas pribadi. Kekuasaan bukan jalan pintas menuju kemakmuran keluarga.”
“Ukuran mahal atau murahnya seorang pejabat bukan berapa besar gajinya, melainkan berapa besar manfaat yang dihasilkan dibandingkan biaya yang dibebankan kepada publik.”
Cecep kembali menyambar.
RAKYAT TIDAK MENUNTUT PEJABAT MISKIN!
“Betul! Rakyat tidak meminta pejabat hidup miskin. Rakyat hanya ingin pejabat tidak kaya fasilitas, tetapi miskin tanggung jawab.”
Dadan mengangguk.
“Dan kritik harus berbasis data agar tidak mudah dipatahkan serta bukan berisi fitnah pula.”
Tatang menyahut.
“Data harus dipakai untuk membuka ketimpangan, bukan menyamarkannya.”
Tedi menambahkan.
“Kompensasi harus sebanding dengan prestasi, bukan sekadar melekat pada jabatan.”
Maman memungkas.
“Dan amanah harus lebih besar daripada selera pribadi apalagi berbasis sekedar selera istri,misalnya.”
KORUPSINIKUS IKUT ANGKAT BICARA
Rubi hampir menutup diskusi ketika dari sudut meja terdengar suara yang sejak tadi luput dari perhatian.
Korupsinikus, yang rupanya ikut menyimak sambil mengaduk kopi, tiba-tiba berkomentar:
“Saudara-saudara, jangan terlalu keras membicarakan korupsi. Nanti kita kehilangan kesempatan untuk membicarakan kesejahteraan.”
Semua menoleh.
Cecep menyindir, “Mengapa?”
Korupsinikus tersenyum.
“Karena kalau uang negara dikelola dengan benar, mungkin tidak banyak lagi yang bisa kita nikmati secara tidak benar.”
Meja mendadak hening.
Tatang terkekeh. “Nah, ini baru pengakuan yang tidak tercantum dalam laporan keuangan!”
JANGAN SAMPAI NEGARA KAYA, RAKYAT SEKADAR BERTAHAN HIDUP
Rubi mematikan tabletnya. Kopi mulai dingin, tetapi persoalan yang dibicarakan masih panas.
Kesimpulannya, klaim bahwa upah rakyat Indonesia paling rendah dan gaji pejabat paling tinggi se-Asia tidak boleh diterima tanpa pembuktian statistik. Indikator, cakupan penghasilan, daya beli, dan metode perbandingan harus jelas.
Namun, akurasi statistik tidak boleh dijadikan tirai untuk menutup keresahan sosial.
Sebab persoalan sesungguhnya bukan sekadar siapa paling rendah dan siapa paling tinggi. Persoalannya adalah bagaimana hasil pembangunan dibagikan, bagaimana kekuasaan dipertanggungjawabkan, dan siapa yang paling banyak menanggung akibat ketika negara salah mengurus dirinya.
Di Negeri Konoha Raya (NKR), barangkali kita perlu berhenti mengukur keberhasilan negara hanya dari angka pertumbuhan dan kemegahan fasilitas kekuasaan.
Sebab rakyat tidak hidup dari grafik. Buruh tidak membayar kontrakan dengan pidato. Anak-anak tidak bersekolah menggunakan jargon pembangunan yang kerap membuai.
Pejabat boleh sejahtera, tetapi jangan sampai kesejahteraan pejabat justru menjadi beban ketidakberdayaan rakyat.
Dan satu kalimat yang kiranya pantas menjadi penutup:
Negara tidak kekurangan orang yang ingin menjadi pejabat. Negara justru membutuhkan lebih banyak pejabat yang mengerti bahwa jabatan bukan kesempatan memperkaya diri, melainkan kewajiban memperkaya kehidupan rakyat.
Di Warkop Mundur-Maju, kelima pengunjung akhirnya sepakat:
“Angka boleh diperdebatkan, kebijakan boleh dikritik, kekuasaan boleh berganti. Tetapi keadilan sosial jangan sampai hanya hidup dalam pidato, sementara ketimpangan tumbuh subur dalam praktik.”
Sebab Negara Konoha Raya ini bukan didirikan agar penguasanya hidup lebih nyaman daripada rakyatnya, melainkan agar seluruh rakyat memiliki kesempatan hidup bersama yang bermartabat.
–Selesai —
BACA JUGA: Jelang Akhir 2026, Warkop Mundur-Maju: Pergulatan dan Esensi Kritik di Negeri Konoha Raya

