Jum. Nov 20th, 2026

Jelang Akhir 2026, Warkop Mundur-Maju: Pergulatan dan Esensi Kritik di Negeri Konoha Raya

Esai Kontemplatif: Harri Safiari

ALGIVON.ID – Menjelang penghujung 2026, Warkop Mundur-Maju kembali menjadi arena diskusi spontan. Kali ini, hiruk-pikuk politik, ekonomi, hukum, dan perilaku para penguasa menjadi bahan perbincangan. Tanpa disadari, warkop sederhana ini telah menjelma menjadi semacam ruang pengadilan akal sehat: tempat kekuasaan dipertanyakan, kebijakan diuji, dan suara masyarakat yang kerap terabaikan memperoleh tempat.

Rubi, pegiat antikorupsi yang selama ini dikenal teguh bersama sahabatnya, Korupsinikus, membuka percakapan dengan tiga pertanyaan mendasar.

“Apa sesungguhnya yang sedang terjadi di Negeri Konoha Raya (NKR)? Mengapa persoalan yang sama terus berulang, meskipun pemerintahan dan pemimpinnya berganti? Dan siapa yang harus bertanggung jawab, siapa yang menikmati keuntungan, serta siapa yang justru menanggung akibatnya?”

Rubi berhenti sejenak, lalu menegaskan:

“Sejatinya, kritik bukan untuk menjatuhkan seseorang. Kritik adalah ikhtiar agar sebuah bangsa tidak kehilangan kemampuan untuk mengoreksi dirinya sendiri.”

Pernyataannya terdengar sederhana, tetapi malam itu seolah menjadi tema besar diskusi.

Di Warkop, Kritik Tidak Mengenal Musim

Pengunjung mulai berdatangan. Ceu Iroh sibuk menyiapkan kopi, sementara Maman Surahman, Dadan Suradan, dan beberapa pelanggan tetap lainnya mengambil tempat. Pisang kapok goreng, salah satu hidangan andalan warkop, menemani kopi yang konon tak kalah nikmat dari perdebatan di dalamnya.

“Kalau kita bicara Indonesia menjelang akhir 2026, sebenarnya apa yang paling penting dibahas?” tanya Dadan sambil menikmati pisang gorengnya.

Ceu Iroh segera menyahut.

“Lah, pertanyaannya kok sederhana sekali. Apa saja boleh dibahas, asal jangan cuma soal siapa yang sedang berkuasa dan siapa yang sedang berebut kekuasaan. Rakyat juga perlu dibicarakan. Mereka bukan sekadar penonton demokrasi!”

Maman Surahman tertawa kecil.

“Betul. Pekerjaan rumah kita masih menumpuk: korupsi, penegakan hukum, pengangguran, harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, lingkungan, penanggulangan bencana, hingga ketimpangan pembangunan. Ironisnya, setiap pergantian pemerintahan, sebagian persoalan itu seperti ikut dilantik kembali.”

Rubi menimpali.

“Itulah persoalannya. Kita terlalu sering membicarakan pergantian orang, tetapi kurang serius membicarakan perubahan sistem. Jangan sampai yang berganti hanya pemain, sementara cara bermainnya tetap sama.”

Apa yang Sesungguhnya Terjadi?

Pembicaraan kemudian mengarah pada sejumlah persoalan aktual yang menjadi perhatian publik.

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, yang menyeret sejumlah pejabat kepolisian, misalnya, menjadi ujian bagi transparansi penegakan hukum dan akuntabilitas institusi negara. Pemeriksaan etik terhadap sejumlah pihak pun memunculkan pertanyaan: sejauh mana persoalan ini akan diungkap secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan?

“Rakyat tidak cukup diberi pernyataan bahwa kasus sedang didalami atau diselidiki. Publik membutuhkan kejelasan: apa yang sudah ditemukan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana penyelesaiannya?” ujar Dadan.

Di sisi lain, persetujuan DPR pada 19 November 2026 terhadap RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana menjadi undang-undang patut dicatat sebagai perkembangan penting setelah proses pembahasan yang berlangsung panjang, sekitar 18 tahun.

Namun, pengesahan hanyalah permulaan. Pertanyaan sesungguhnya terletak pada implementasi, perlindungan hak warga negara, dan kemampuan negara memastikan aset hasil kejahatan benar-benar kembali untuk kepentingan publik.

“Jangan hanya bangga karena undang-undang sudah disahkan,” ujar Rubi. “Kita ingin melihat hukum bekerja untuk semua orang. Jangan sampai tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan kekuasaan dan kepentingan besar.”

Persoalan lain datang dari laporan World Justice Project. Indeks Negara Hukum 2026 mencatat skor Indonesia turun menjadi 0,51 dari 0,52 pada tahun sebelumnya. Catatan mengenai peradilan pidana, pemberantasan korupsi, dan perlindungan hak-hak fundamental tentu layak menjadi bahan evaluasi serius.

Sementara itu, Amnesty International Indonesia dan berbagai elemen masyarakat sipil terus memberikan perhatian terhadap ruang kebebasan berpendapat, perlindungan aktivis, serta hak masyarakat dalam menyampaikan kritik.

“Kalau semua kritik dianggap mengganggu stabilitas, lalu siapa yang mengingatkan ketika kekuasaan mulai kehilangan arah?” tanya Dadan.

Tak seorang pun langsung menjawab.

Mengapa Persoalan Terus Berulang?

Ceu Iroh kembali menyela.

“Jangan-jangan kita terlalu sibuk mengurus kekuasaan sampai lupa mengurus amanah?”

Maman Surahman menyambar dengan nada setengah bercanda.

“Lha, kekuasaan itu memang gurih. Ada kewenangan, fasilitas, pengaruh, dan segala macam kenikmatan. Tak heran kalau sebagian orang begitu gigih mempertahankannya. Kalau bisa, pengaruhnya diteruskan sampai anak cucu. Hegemoni jangan sampai putus, katanya!”

Tawa pun pecah.

Namun, di balik kelakar tersebut tersimpan persoalan serius. Kekuasaan yang seharusnya menjadi instrumen pelayanan publik dapat berubah menjadi alat mempertahankan kepentingan apabila pengawasan dan pertanggungjawaban melemah.

Persoalan Indonesia bukan semata-mata kekurangan peraturan, lembaga, atau program pembangunan. Ada persoalan yang lebih mendasar: konsistensi, integritas, transparansi, keberanian mengawasi kekuasaan, serta kesediaan mempertanggungjawabkan setiap keputusan.

Evaluasi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, misalnya, tidak cukup hanya mengukur banyaknya program dan proyek pembangunan. Ruang sipil, kebebasan berpendapat, tata kelola ekonomi, perlindungan hak masyarakat, serta efektivitas penggunaan anggaran juga harus menjadi bagian dari penilaian.

Sebab, proyek yang megah tidak otomatis menjamin manfaat publik. Program yang besar pun tidak menjamin keberhasilan apabila pengawasan lemah dan rentan diselewengkan.

Dedi Suredi, pesulap jalanan yang biasa beraksi di sekitar Stasiun KA Kiara Bondong, Blandung, ikut nimbrung.

“Kalau saya bermain sulap, orang memang berharap melihat sesuatu yang tidak biasa. Tetapi dalam pemerintahan, jangan sampai rakyat disuguhi ilusi keberhasilan. Angka terlihat indah, seremoni berlangsung meriah, tetapi kenyataan di lapangan berbeda, malah zonk!.”

Korupsinikus tertawa kecil.

“Wah, Dedi. Jangan-jangan suatu saat pemerintah perlu belajar sulap darimu.”

“Boleh saja,” jawab Dedi. “Asalkan yang disulap bukan uang rakyat!”

Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Pertanyaan ketiga justru paling mendasar.

Apakah hanya Presiden? Tentu tidak. Ada DPR, kementerian, aparat penegak hukum, lembaga pengawasan, pemerintah daerah, partai politik, dunia usaha, media, dan masyarakat sendiri. Masing-masing memiliki tanggung jawab sesuai kewenangan dan perannya.

Namun, tanggung jawab terbesar tetap berada pada mereka yang memperoleh mandat publik dan memiliki kekuasaan untuk menentukan arah kebijakan.

Rubi kembali mengingatkan:

“Jangan pula seluruh kesalahan dibebankan kepada masyarakat. Rakyat memang harus ikut menjaga demokrasi, tetapi jangan terus-menerus diminta bersabar sementara pemegang kekuasaan belum memberikan teladan.”

Ceu Iroh tersenyum.

“Kalau begitu, Warkop Mundur-Maju harus tetap buka. Bukan hanya untuk menjual kopi, tetapi juga menjaga agar akal sehat tidak ikut tutup!”

Kritik dari dan untuk Indonesia

Menjelang akhir 2026, Indonesia tidak kekurangan orang pintar, pejabat, peraturan, maupun janji perubahan. Yang masih perlu diperjuangkan adalah kesediaan mengakui kekeliruan, memperbaiki kebijakan, dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok.

Kritik tidak harus datang dari oposisi. Akademisi, jurnalis, mahasiswa, pekerja, petani, pelaku usaha, komunitas masyarakat, bahkan warga biasa memiliki hak menyampaikan penilaian terhadap perjalanan bangsa.

Begitu pula, kritik tidak boleh hanya diarahkan kepada pemerintah. Partai politik, parlemen, lembaga hukum, media, dan masyarakat sipil pun harus bersedia dikoreksi.

Sebab, Indonesia bukan milik satu rezim, satu partai, satu keluarga, atau satu kelompok kepentingan. Indonesia adalah rumah bersama.

Malam semakin larut. Gelas-gelas kopi mulai kosong, tetapi diskusi belum benar-benar usai.

Maman Surahman mengajukan pertanyaan penutup.

“Kalau 2026 segera berakhir, apa sesungguhnya yang bisa kita banggakan dari perjalanan bangsa ini?”

Rubi menjawab tanpa banyak basa-basi.

“Bukan siapa yang paling lama berkuasa, bukan siapa yang paling pandai membangun citra, dan bukan pula siapa yang paling banyak mengumbar janji. Ukurannya adalah apakah rakyat semakin sejahtera, hukum semakin adil, demokrasi semakin sehat, dan korupsi semakin sulit mendapatkan tempat.”

Ceu Iroh tertawa.

“Kalau begitu, tahun depan kita lanjutkan lagi. Asalkan Warkop ini jangan sampai ikut kena pajak gara-gara terlalu banyak mengkritik!”

Semua tertawa.

Namun, di balik kelakar itu tersimpan kesadaran penting: bangsa yang sehat bukanlah bangsa yang bebas dari kritik, melainkan bangsa yang mampu mendengar, menguji, dan menindaklanjuti kritik tanpa merasa terancam olehnya.

Sejurus kemudian, Korupsinikus, tokoh kontroversial yang kerap membuat pengunjung warkop mengernyit sekaligus tersenyum, ikut memungkas diskusi.

“Sadarilah, kawan. Mencintai Negeri Konoha Raya tidak selalu harus dengan memujinya. Terkadang, justru dengan berani menunjukkan apa yang salah, kita sedang berusaha menyelamatkannya.”

Ia melanjutkan:

“Hakikat kritik adalah tanggapan, analisis, dan penilaian yang objektif, logis, serta konstruktif terhadap gagasan, kebijakan, atau fenomena sosial. Tujuannya bukan mempermalukan, apalagi menjatuhkan, melainkan mendorong perbaikan dan pemahaman yang lebih baik.”

Korupsinikus kemudian berdiri, merapikan pakaiannya, lalu melontarkan kalimat yang segera mengundang senyum:

“Sudah malam, Kawan. Yang pulangnya searah boleh ikut menumpang. Besok malam kita lanjutkan lagi. Sebab, persoalan negeri ini tampaknya tidak pernah kehabisan bahan diskusi!”

— Selesai —

BACA JUGA: Entitas Warkop Mundur-Maju Bertanya: Ceu Iroh Mulai Kehabisan Kesabaran!

Related Post