Esai Kontemplatif: Harri Safiari
Negeri ini memang tak pernah kekurangan kejutan
ALGIVON.ID – Di saat harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja sesak, dan polemik politik belum tuntas, tiba-tiba publik disuguhi tontonan baru: anak-anak muda berdiri khidmat di depan pagar rumah mantan presiden. Tangan ditempelkan. Kepala ditundukkan. Kamera menyala.
Upload.
Viral.
Selamat datang di “Tembok Ratapan Solo.”
Apakah ini satire? Tidak. Ini kenyataan.
Rumah pribadi berubah menjadi altar digital.
Pagar kayu menjelma simbol.
Dan demokrasi… berubah menjadi latar belakang reels 30 detik.
“Bikin bangga,” kata sebagian warganet.
Bangga karena apa?
Karena seorang mantan presiden masih dielu-elukan?
Atau karena kita berhasil mengubah politik menjadi wisata rohani?
Korupsinikus—tokoh nyeleneh yang tak pernah kehabisan sarkasme—terbahak ketika mendengar istilah itu.
“Bangga itu kalau sistemnya bersih, transparan, dan kritik dijawab dengan data,” katanya.
“Kalau yang viral justru ritual pagar, itu bukan kebanggaan. Itu gejala…”
Gejala apa?
Gejala bahwa politik di era digital bukan lagi soal kebijakan, tapi soal citra.
Bukan soal substansi, tapi simbol.
Bukan soal akuntabilitas, tapi aura.
Kultus di Era Algoritma
Dulu orang ziarah ke makam wali.
Sekarang orang ziarah ke pagar mantan presiden.
Bedanya cuma satu: sekarang ada filter Instagram.
Fenomena ini bukan tentang individu semata. Ini tentang bagaimana kekuasaan bekerja bahkan setelah jabatan selesai.
Dalam teori politik modern, pengaruh tidak berhenti di ujung masa jabatan. Ia hidup di jaringan relasi, di persepsi publik, di narasi yang terus diproduksi.
Dan algoritma adalah imam barunya.
Isu-isu serius yang pernah beredar—mulai dari kritik kebijakan, kontroversi politik, sampai berbagai tudingan yang ramai dibahas di ruang publik—tenggelam oleh romantisasi visual. Yang diingat bukan debatnya, bukan datanya, bukan klarifikasinya.
Yang diingat: suasana.
Vibe.
Aura.
Kita hidup di zaman ketika aura lebih kuat dari argumen.
Google Maps dan Tangan Tak Terlihat
Julukan “Tembok Ratapan Solo” sempat muncul di Google Maps. Lalu hilang.
Hilang begitu saja.
Netizen berspekulasi.
Sebagian tertawa.
Sebagian mencurigai.
Di negeri ini, yang sering menghilang bukan cuma label di peta. Tapi juga ingatan kolektif.
Kita cepat lupa.
Cepat kagum.
Cepat tersentuh.
Cepat pula teralihkan.
Dan mungkin itu sebabnya pagar kayu bisa lebih ramai daripada forum diskusi kebijakan publik.
Ritual atau Refleksi?
Mari jujur.
Anak-anak muda yang datang mungkin tidak semuanya sedang “mengultuskan”. Bisa jadi mereka hanya penasaran. Bisa jadi hanya ikut tren. Bisa jadi sekadar cari konten.
Tapi justru di situlah letak tragedinya.
Ketika politik direduksi menjadi pengalaman estetis.
Ketika sejarah dipadatkan menjadi latar selfie.
Ketika figur publik lebih kuat sebagai simbol daripada sebagai subjek kritik.
Demokrasi tidak runtuh dengan ledakan.
Ia berubah pelan-pelan menjadi hiburan.
“Tembok Ratapan Solo” bukan soal Jokowi semata.
Ia adalah cermin kita.
Cermin tentang betapa mudahnya publik terombang-ambing antara kritik dan kultus.
Tentang betapa cepatnya kontroversi berganti tren.
Tentang betapa kekuasaan, dalam bentuk apa pun, selalu menemukan cara untuk tetap hidup—bahkan dalam bentuk pagar kayu.
Di depan pagar itu, orang menunduk.
Mungkin untuk merenung.
Mungkin untuk berharap.
Mungkin untuk memastikan lighting cukup dramatis.
Dan negeri ini?
Tetap berjalan.
Dengan demokrasi yang kadang lebih mirip panggung,
daripada ruang pertanggungjawaban.
Jedak.
Jeduk.
(Selesai).
BACA JUGA: Ihwal Revisi UU KPK, Korupsinikus: Tajam ke Atas, Beranikah?