ALGIVON.ID – Tokoh pemekaran Kabupaten Pangandaran, Eka Santosa, melontarkan kritik terhadap Bupati Pangandaran Citra Pitriyami terkait polemik keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran. Menurutnya, Bupati tidak konsisten dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Sepengetahuan saya, KJA ini dirintis Unpad sejak 2016 dan selama ini tidak ada masalah. Namun anehnya, sekarang Bupati justru menolak keberadaannya,” kata Eka di Alam Santosa, Pasir Impun, Kabupaten Bandung, Jumat (22/8/2025).
Mantan pimpinan Komisi II DPR RI (2004–2009) itu menilai, pemerintah daerah seharusnya hadir memberikan solusi, bukan justru menimbulkan kebingungan. Ia mengaku mengetahui bahwa PT Pasifik Bumi Samudra (PBS), mitra kerja Unpad, sudah melaporkan keberadaan KJA kepada Bupati.
“Sekarang malah ditolak. Ini terkesan mencla-mencle. Seharusnya Pemkab melihat sisi positif KJA, bukan menutup mata,” ujarnya.
Eka menambahkan, sebagai kepala daerah, Bupati harus menunjukkan komunikasi yang baik kepada masyarakat. Ia menyarankan agar Pemkab Pangandaran berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai pihak yang berwenang memberi izin KJA.
“Kalau melihat alurnya, izinnya jelas dari KKP. Maka posisi Pemkab itu sebenarnya bagaimana?” kata Sekjen Baresan Olot Masyarakat Adat Jawa Barat ini.
Kritik untuk Pertemuan di Unpad
Eka juga menyoroti kunjungan mantan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata bersama Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin dan sejumlah penggiat pariwisata ke Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Unpad di Jatinangor, pada 20 Agustus 2025.
Menurutnya, pertemuan tersebut salah sasaran. “Harusnya rombongan itu menemui KKP di Jakarta, bukan Unpad,” tegasnya.
Sebagai bagian dari keluarga besar Unpad, Eka mengaku merasa kurang nyaman atas langkah tersebut. Ia bahkan mempertanyakan pernyataan Kepala Dinas Perikanan Pangandaran yang mengaku tidak mengetahui soal KJA.
“Bagaimana mungkin bilang tidak tahu, padahal Bupatinya sudah bertemu PT PBS. Jadi sebenarnya datang ke Unpad atas dasar apa dan perintah siapa?” ujarnya dengan nada heran.
Sindiran untuk Susi Pudjiastuti
Selain itu, Eka menyayangkan sikap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang sebelumnya melontarkan kritik keras kepada akademisi Unpad. Ia menilai, Susi seharusnya menggunakan pengalamannya untuk membantu penyelesaian persoalan KJA.
“Kalau memang tidak setuju, Ibu Susi bisa langsung berkoordinasi dengan KKP. Itu kan lembaga teknis yang berwenang. Sebagai mantan menteri, tentu jalurnya terbuka,” ucap Eka yang telah menganggapnya Susi Pudjiastuti sebagai adiknya sejak awal 1980-an.
- Meski demikian, Eka optimistis polemik KJA di Pangandaran dapat segera diselesaikan. “Ingat falsafah duduluran kita: “silih asih, silih asah, dan silih asuh,” tuturnya. (HS/MSR).