ALGIVON.ID – Adanya rencana pemutaran film dokumenter Pesta Babi di lingkungan Kampus Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung menuai penolakan keras dari Jurnalis Bela Negara (JBN).
JBN menilai film Pesta Babi bukan sekadar karya dokumenter biasa, melainkan sarat muatan opini yang dianggap menyudutkan Negara dan institusi TNI.
Penolakan itu disampaikan langsung Ketua Umum Jurnalis Bela Negara (JBN), Rd. Moch. Gun Gun Gunanjar, didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) JBN, Bagoes Rinthoadi, Kamis (14/5/2026).
Menurut Ketua Umum JBN, pemutaran film Pesta Babi yang dijadwalkan berlangsung di GOS Patanjala Kampus ISBI Bandung berpotensi memantik kegaduhan publik di tengah situasi sosial dan politik yang dinilai semakin sensitif.
“Film dokumenter Pesta Babi secara terang-terangan menggiring opini publik untuk memandang Negara dan TNI secara negatif, ini bukan lagi sekadar kebebasan berekspresi dalam seni atau perfilman, tetapi sudah masuk ke ruang provokasi yang dapat memecah belah masyarakat,” tegas Ketua Umum JBN.
JBN menyoroti maraknya pemutaran film tersebut di sejumlah kampus dan ruang komunitas di berbagai daerah di Indonesia, menurut JBN, pola pemutaran yang dilakukan secara masif bukanlah fenomena biasa, melainkan bagian dari gerakan opini yang dinilai terstruktur.
“Kami memperhatikan film ini diputar secara berantai di berbagai kota, termasuk sebelumnya di lingkungan kampus Unisba dan kini direncanakan di ISBI Bandung,” ungkap Ketua Umum JBN.
“Kami mengetahui ada pihak-pihak tertentu di belakang gerakan pemutaran ini yang memiliki agenda ideologis tertentu, mereka mencoba membangun persepsi negatif terhadap Negara dan TNI melalui medium film,” ujar Ketua Umum JBN.
Pernyataan itu sekaligus memperlihatkan kekhawatiran JBN terhadap penggunaan ruang akademik sebagai arena penyebaran narasi yang dianggap sepihak.
JBN menilai kampus seharusnya menjadi ruang intelektual yang sehat dan objektif, bukan tempat untuk menggiring kebencian terhadap institusi Negara dan TNI.
Menurut JBN, kritik terhadap negara memang dijamin dalam demokrasi, namun kritik tidak boleh berubah menjadi propaganda yang berpotensi merusak persatuan nasional.
JBN menilai film Pesta Babi menghadirkan sudut pandang yang dianggap tidak berimbang dan rawan menimbulkan distrust terhadap aparat Negara, khususnya TNI.
“TNI selama ini berada di garis depan menjaga keutuhan NKRI, menjaga wilayah perbatasan, menghadapi ancaman separatisme, hingga terlibat dalam penanganan bencana dan kemanusiaan, tetapi ironisnya, masih ada pihak-pihak yang terus membangun opini seolah-olah TNI adalah musuh rakyat. Ini sangat berbahaya,” kata Ketua Umum JBN.
Ketua Umum JBN menegaskan, pihak-pihak yang dinilai aktif menggulirkan narasi anti-negara melalui berbagai medium, termasuk film dokumenter, sering kali muncul ketika situasi politik memanas, namun ketika konflik sosial benar-benar terjadi, pihak-pihak tersebut justru menghilang dan meninggalkan masyarakat dalam kondisi terpecah.
“Kami khawatir publik digiring untuk membenci negaranya sendiri, kalau chaos terjadi, siapa yang akan bertanggung jawab? , jangan sampai masyarakat terus diprovokasi oleh narasi yang dibungkus atas nama kebebasan berekspresi, tetapi ujungnya justru merusak persatuan bangsa,” tegas Ketua Umum JBN.
Di sisi lain, polemik pemutaran film ini juga membuka perdebatan mengenai batas antara kebebasan akademik dan tanggung jawab sosial.
Sebagian sivitas akademika memandang pemutaran film dokumenter di kampus merupakan bagian dari tradisi intelektual untuk menguji gagasan secara kritis.
Namun bagi JBN, kebebasan akademik tidak boleh mengabaikan dampak sosial dan politik yang mungkin timbul.
JBN mengaku telah melakukan komunikasi langsung dengan pihak terkait rencana kegiatan tersebut, dalam komunikasi itu, pihak kampus disebut masih melakukan pembahasan internal bersama program studi penyelenggara.
“Pihak ISBI Bandung menyampaikan kepada kami bahwa mereka sedang mendiskusikan rencana pemutaran film ini dengan pihak prodi terkait, bahkan mereka menyebut situasi ini seperti buah simalakama, karena ada sebagian sivitas akademika yang menganggap pemutaran film tersebut penting untuk dibedah secara akademis,” ungkap Ketua Umum JBN.
Meski demikian, JBN meminta pimpinan kampus ISBI Bandung untuk mempertimbangkan dampak lebih luas dari kegiatan tersebut, JBN menilai kampus seni sekalipun tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan bangsa dan tidak menjadi ruang legitimasi bagi narasi yang dianggap memecah belah masyarakat.
JBN menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu yang dianggap berkaitan dengan ancaman terhadap ideologi negara dan keutuhan NKRI.
“Kami menolak segala bentuk upaya yang menggiring masyarakat untuk membenci negara dan aparatnya sendiri, Jurnalis Bela Negara akan terus memonitor pihak-pihak yang berpotensi memecah belah bangsa dengan berbagai cara, termasuk melalui propaganda budaya dan film,” tegas Ketua Umum JBN.
JBN menyatakan akan tetap berdiri di garis terdepan dalam membela NKRI, Pancasila, persatuan nasional, dan institusi negara, termasuk TNI, “TNI tidak sendirian, JBN akan selalu bersama TNI,” pungkas Ketua Umum JBN.
Polemik film Pesta Babi kini tidak lagi sekadar menjadi perdebatan soal karya dokumenter, tetapi telah berkembang menjadi pertarungan narasi antara kebebasan berekspresi dan kekhawatiran terhadap ancaman disintegrasi bangsa.
Di tengah situasi tersebut, publik pun dituntut lebih kritis dalam menyikapi setiap informasi dan tayangan yang beredar, agar tidak mudah terjebak dalam polarisasi yang dapat mengancam persatuan nasional.
BACA JUGA: Dengarlah Bandung, Kota yang Bicara Lewat Sampahnya