Esai Kontemplatif: Harri Safiari
ALGIVON.ID- Hampir dua tahun Gibran Rakabuming Raka menduduki kursi Wakil Presiden RI. Namun, polemik mengenai prosedur pencalonan dan persyaratan administrasinya tak kunjung usai.
Perdebatan mengenai dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan pun kembali mengemuka, menyusul perkembangan persoalan hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Hingga Kamis siang (12/11/2026), publik masih menanti kejelasan: apakah polemik ini akan berakhir melalui pengunduran diri, proses politik di parlemen, atau justru kembali berputar dalam labirin hukum dan kekuasaan yang tak tentu alang ujurnya?
“Haruskah rakyat Negeri Konoha Raya (NKR) menggelar demonstrasi berjilid-jilid demi mendorong pemberhentian seorang wakil presiden? Bukankah negara ini memiliki konstitusi, lembaga hukum, dan mekanisme ketatanegaraan?” tanya Rubi, sahabat karib Korupsinikus, tokoh kontroversial di NKR.
Kamis siang itu, suasana Warkop Mundur-Maju mulai ramai. Tatang Suratang membuka percakapan dengan mengutip pandangan pengamat politik Yunarto Wijaya dalam sebuah podcast. Menurutnya, pengunduran diri merupakan pilihan yang lebih terhormat bagi Gibran ketimbang menghadapi proses politik di DPR yang berpotensi berujung pada pemakzulan.
Namun, Tatang menambahkan, ada kemungkinan lain: Gibran justru memilih menghadapi proses tersebut demi membangun citra sebagai pihak yang terzalimi dan meraih simpati publik.
Dadan Suradan menimpali. Menurutnya, jika benar Gibran mengundurkan diri, langkah itu berpotensi meredakan ketegangan politik nasional yang belakangan semakin menghangat.
Di layar televisi warkop, muncul tayangan Gibran yang mengaku baru saja bertemu Presiden Prabowo Subianto.
“Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ujar Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11) petang.
Cecep Surecep langsung bereaksi.
“Jangan-jangan ini hanya manuver untuk mengulur waktu, ditengah ia mulai terdesak. Katanya telah menyerahkan surat kepada Presiden, bukan kepada DPR atau MPR. Lalu, bagaimana sebenarnya prosedur pengunduran diri seorang wakil presiden?” tanyanya.
Cecep menggeleng. “Urusan politik kita selalu dibuat ruwet. Padahal, publik hanya ingin satu hal: kejelasan. Jangan sampai semuanya berakhir dengan rumus lama: sudah, tapi belum!”
Ceu Iroh, yang pernah mengenyam pendidikan hukum di salah satu perguruan tinggi negeri favorit di NKR, kemudian mengambil alih percakapan.
“Menurut saya, persoalan ini jauh lebih mendasar daripada sekadar Gibran mundur atau tidak. Yang sedang diuji justru komitmen negara terhadap konstitusi, supremasi hukum, dan etika demokrasi.”
Ia melanjutkan, persoalan hukum terkait persyaratan pencalonan tidak boleh diselesaikan melalui tekanan politik, kompromi kekuasaan, ataupun transaksi antarelite.
“Jika memang terdapat persoalan hukum, semuanya harus dijelaskan dan diselesaikan melalui mekanisme konstitusional yang berlaku. Jangan sampai hukum hanya menjadi instrumen untuk membenarkan kepentingan politik pihak tertentu.”
Menurut Ceu Iroh, jika Gibran memilih mengundurkan diri, hak tersebut harus dihormati dan diproses sesuai ketentuan konstitusi. Sebaliknya, jika terdapat dasar untuk memberhentikannya, mekanisme pemakzulan harus dijalankan secara terbuka, objektif, dan bertanggung jawab. Berilah contoh yang elok buat generasi muda, sebagai pemimpin masa depan NKR.
Dodi Surodi ikut mengingatkan bahwa tidak boleh ada seorang pun yang berada di atas hukum.
“DPR juga harus berhati-hati. Jangan menjadikan persoalan ini sebagai instrumen pertarungan politik atau sekadar mengikuti tekanan publik. Jalankan fungsi konstitusional secara objektif. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan elite,” ujarnya sambil menambahkan -” Wacana DPR untuk menggelar Hak Menyatakan Pendapat (HMP) semakin menguat, itu kita tahu kan dari tayangan live di TV saat ini.
Sementara itu, beredar informasi bahwa Gibran akan menempuh upaya hukum peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung. Jika benar, langkah tersebut tentu memiliki konsekuensi tersendiri terhadap perkembangan polemik ini.
Namun, satu pertanyaan tetap menggantung: apakah pengunduran diri akan menjadi jalan keluar, atau justru membuka babak baru ketidakpastian?
Bagi Korupsinikus, persoalannya sebenarnya amat sederhana: Silakan mundur, jika memang itu pilihan politiknya. Tetapi jangan lagi membiarkan publik terjebak dalam drama “sudah, tapi belum atau sein kiri belok kanan …”
Sebab, jabatan publik bukan milik pribadi, hukum bukan permainan tafsir sesuka hati, dan konstitusi bukan sekadar pajangan ketika kekuasaan sedang membutuhkan pembenaran.
Pada akhirnya, yang harus diselamatkan bukan sekadar jabatan seorang wakil presiden, melainkan kehormatan konstitusi dan kepercayaan rakyat terhadap negara.
–Selesai —
BACA JUGA: Lebih Jauh Kisah Legalitas Korupsi di Eksoplanet Korupsiana, Dadan Suradan: “Guyub Juga, Ternyata …”