Oleh: Harri Safiari
ALGIVON.ID — Seturut gelaran unjuk rasa yang digelar pada Kamis sore (5/9/2025), di halaman Gedung Sate di Jalan Diponegoro, Bandung, ini diinisiasi oleh tokoh budaya dan pegiat lingkungan Jawa Barat, Dadang Hermawan Arthayuda, yang akrab disapa ‘Mang Utun’.
Nah, saat itu Mang Utun mengemukakan salah satu tuntutan yang dianggap penting, kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau Demul, agar mencabut subsidi yang dianggap tidak jelas untuk DPRD Jabar, seusai Pergub Jabar Nomor 189 Tahun 2021:
“Untuk Demul, cabut subsidi tak jelas untuk DPRD Jabar! Mumpung belum setahun Anda menjabat, konon untuk efisiensi,” teriak Mang Utun dari mobil komando, yang diamini ratusan yang hadir.
Kala itu juga Mang Utun di halaman Gedung Sate, melanjutkan orasinya dengan nada geram, “Terbayangkah oleh kita, gara-gara Rp. 50 juta per anggota untuk DPR RI, kita ribut se-Indonesia dengan demo serentak. Justru, di DPRD Jabar, anggarannya Rp. 71 juta per bulan untuk tunjangan perumahan!,” ujarnya.
Sekilas detil tentang tunjangan perumahan di DPRD Jabar, Wakil Ketua memperoleh Rp 65 juta per bulan, dan anggota DPRD masing-masing Rp 62 juta per bulan.
Patut nih disimak, serius! Paling anyar, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Sabtu (7/9/2025) melalui akun media sosialnya membenarkan bahwa regulasi tersebut memang diterbitkan di masa kepemimpinan Ridwan Kamil. Dirinya dilantik pada Februari 2025, ketika ditanya akankah ada revisi pada Pergub Nomor 189 Tahun 2021 yang kini ramai dipermasalahkan warga Jabar?
Menjawab pertanyaan ini, Dedi Mulyadi tidak mempermassalahkan jika tunjangan tersebut dihapus.
“Jenis tunjangan jabatan yang diterima penyelenggara negara yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan melukai hati masyarakat, tidak masalah dihapus,” tegasnya.
Lebih lanjut, dirinya sudah jauh-jauh hari mencontohkan mengurangi hingga menghapus berbagai tunjangan dan fasilitas lain untuk gubernur.
Kerajaan Modern …
Secara internal, redaksi melakukan kontemplasi, bahwasanya di sebuah negeri yang katanya demokratis – ada sebuah kerajaan modern bernama DPRD Jawa Barat. Mereka bukan raja, bukan pangeran, bahkan bukan sultan, tapi rakyat dipaksa memanggil mereka “wakil rakyat”!
Konon, para wakil ini tak punya rumah dinas. Lalu, mereka merengek dan menangis—bukan karena nasib rakyat, tapi karena tak punya tempat yang cukup layak untuk tidur setelah, katanya setelah seharian bersidang membicarakan hal-hal penting seperti siapa yang pantas memegang palu sidang!
Ujung-ujungnya nyaris diam-diam dikeluarkanlah semacam solusi: Tunjangan rumah sekitar Rp 60 sd 70 juta per bulan bagi 120 anggota.
Mahfumnya, dengan uang sebesar itu, mereka sang “wakil rakyat” ini bisa menyewa istana kecil lengkap dengan kolam renang, jacuzzi, dan halaman cukup luas untuk menampung ego masing-masing yang menggebu-gebu.
Membangun Ribuan Rumah
Ironinya, di luar pagar, ada warga yang masih bertarung hidup-mati hanya untuk mengontrak kamar petak Rp 700 ribu per bulan.
Masih seputar kontemplasi dari anggaran Rp 60 sd 70 juta per bulan. Tahukah kawan, ini setara dengan gaji 20 guru honorer selama sebulan, atau biaya hidup 30 keluarga miskin selama sebulan.
Kontemplasi terus berlanjut, bayangkanlah, galibnya satu anggota DPRD Jabar mendapat tunjangan rumah Rp 840 juta setahun. Semuanya, ada 120 anggota, maka total Rp 100,8 miliar! Ingat itu, seratus miliar rupiah , Coy! Hal ini cukup untuk membangun ribuan rumah layak huni bagi warga yang tiap musim hujan, rumahnya berubah jadi perahu kertas!
Rumah Rakyat vs Istana Wakil
Ini sederet fakta-fakta lain yang miris di warga Jawa Barat, di antaranya: Di Karawang, seorang ibu menangis karena tak mampu membayar biaya persalinan. Di Cirebon, seorang bapak harus merelakan anaknya putus sekolah karena tak sanggup membeli seragam.
Di Garut, sebuah keluarga tinggal di rumah reyot yang setiap hujan berubah menjadi kolam renang gratis. Di Bogor, seorang anak balita akhirnya meninggal gegara kekurangan gizi yang akut.
Ironinya, di Bandung, seorang anggota DPRD memeriksa katalog properti sambil berkata: “Hmm, villa ini kurang megah. Bagaimana kalau kita cari yang ada helipadnya? Bukankah rakyat ingin wakilnya terlihat keren, hade gogog hade tagog?“(baik dalam budi bahasa dan baik dalam bersikap) yang terkadang kenyataannya lebih banyak, menyesatkan! (HS/RD).
BACA JUGA:Aksi Budaya Desak Cabut Subsidi DPRD Jabar, Tunjangan Rumah 62 juta perbulan