ALGIVON.ID – Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. dr. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita Sp.M., MM., M.Kes., Ph.D., menerima kunjungan beberapa Alumni Unpad pada Rabu (27/8/2025) di Kampus Dipatiukur, Bandung, Jawa Barat.
Turut hadir dalam pertemuan ini Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Unpad, Prof. Dr. Sc. Agr. Yudi Nurul Ihsan, S.Pi., M.Si., serta Wakil Dekan FPIK, Prof. Dr. Ir. Rita Rostika. Dari alumni Unpad tampak sejumlah tokoh, di antaranya penggagas Pemekaran Pangandaran Eka Santosa, praktisi perikanan Mamay “Solihin GP”, dari Alumni Unpad: Budi Hermansyah, Fuad Rinaldi, Jahuri, SH., MH., Wanmart P. Saut Malau, SH., dan Alexander P. Nadeak, SH.
Bahas Polemik Ucapan Susi Pudjiastuti
Pertemuan ini membahas sekaligus meminta pertimbangan terkait polemik ucapan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Susi Pudjiastuti, yang menyebut salah seorang profesor Unpad “bodoh”.
Dekan FPIK Unpad, Yudi Nurul Ihsan, menjelaskan bahwa perbedaan pandangan ini berawal dari riset mengenai budidaya benih bening lobster (BBL) serta penempatan keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran. Menurutnya, riset tersebut telah mendapat izin pemanfaatan ruang laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui PKKPRL.
“Harapannya, kesalahpahaman ini segera mereda. Mari kita manfaatkan hasil riset BBL demi kesejahteraan nelayan,” ujar Yudi.
Sikap Rektor Unpad
Rektor Unpad, Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, menegaskan pihaknya masih mempertimbangkan langkah yang akan diambil terkait pernyataan Susi.
“Ini sudah masuk ruang publik, tentu akan dikaji secara akademik. Sikap yang diambil harus tetap dalam koridor ilmiah, bukan saling serang,” kata Arief.
Ia menambahkan, perbedaan pandangan sebaiknya didasarkan pada data valid serta dibahas secara akademik, bukan dengan kata-kata yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Tanggapan Ono Surono
Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyoroti polemik KJA di Pangandaran yang melibatkan nama Susi Pudjiastuti dan Unpad.
Menurutnya, riset yang dilakukan FPIK Unpad sangat penting untuk mendorong penguasaan teknologi budidaya lobster, agar Indonesia bisa menyaingi keberhasilan Vietnam.
“Sejak lama ekspor benih lobster sempat dilarang, tapi di lapangan nelayan tetap butuh makan. Itu sebabnya konflik terus terjadi. Pemerintah harus hadir dalam persoalan ini,” tegas Ono.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Unpad yang telah melakukan penelitian bertahun-tahun, meski dengan biaya besar.
“Akademisi berperan sebagai penengah bila ada perbedaan pandangan. Di sinilah Pemprov, Pemkab, dan akademisi harus duduk bersama mencari solusi terbaik,” tutupnya dengan optimis.(HS & RD).