ALGIVON.ID — Satria Kamal sebagai putra ke-3 dari sosok fenomenal Gubernur Jawa Barat 1970 – 1975, Alm. Letjen TNI (Purn.) Solihin GP, Mamay adalah sapaan akrabnya, selaku pegiat dan pengamat dunia perikanan selama ini ia dikenal irit bicara kepada pers, mujur ia bersedia buka suara atau berbagi pengalaman. Ia juga turut bicara terkait polemik KJA Pangandaran Timur Jawab Barat.
Redaksi, secara kebetulan ditengah masih riuh-rendah polemik penempatan keramba jaring Apung (KJA) diseputar bulan Juli hingga Agustus 2025, baru-baru ini (23/8/20250) di sebuah cafe di bilangan jalan Cisitu, Kota Bandung, Jawa Barat, berkesempatan berdialog bersamanya.
“Tatkala ada rombongan yang dipimpin oleh Mantan Bupati Pangandaran dua periode Jeje Wiradinata, datang ke kampus FPIK Unpad di Jatinangor (20/8/2025), saya hadir di situ,” ujar Mamay dengan nada hati-hati.
Masih dengan nada setengah mewanti-wanti, bahwa kehadirannya ke FPIK Unpad, semata karena tergerak untuk memahami, sekaligus mencari solusi atas polemik KJA di Pangandaran yang dikuatirkan bisa melebar dan berdampak negatif ke mana-mana.
“Kami ini di keluarga termasuk almarhum Bapak Solihin GP, secara institusi dalam hal ini FPIK Unpad, kalaulah boleh termasuk inisiator yang melakukan uji coba pembesaran BBL (benih bening lobster) menjadi lobster yang ekonomis,” ujar Mamay seakan mengingatkan asal muasal adanya KJA FPIK Unpad di Pantai Timur Pangandaran.
Selanjutnya Mamay mengisahkan secara runtun tentang hubungan yang sangat dekat antara keluarga Mantan Mentri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang sudah dianggap sebagai keluarga besar dengan keluarga Solihin GP, termasuk kepeduliannya terhadap pentingnya kesejahteraan nelayan di Selatan Jabar dan seluruh Indonesia ditingkatkan taraf hidupnya.
Keberadaan KJA di Pangandaran Timur
Menurut Mamay, keberadaan KJA itu harus dijelaskan, bahwa pada saat Susi Pudjiastuti menjabat menteri KKP (2014 – 2019), beliau mengeluarkan kebijakan larangan ekspor BBL. “Benur itu tidak boleh ditangkap, dan tidak boleh diekspor, tujuannya untuk pelestarian,” jelas Mamay.
Masih kata Mamay, semua pun tahu, Vietnam tentu menikmati BBL Indonesia. Vietnam menguasai teknologi pembesaran, sehingga menjadi komoditas yang bernilai ekonomis.
“Saat itu Bapak Sepuh (Solihin GP), ingat saya waktu itu… memanggil Yudi Nurul Ihsan (Dekan FPIK Unpad), untuk melakukan uji coba berbarengan dengan rintisan (Program Studi di Luar Kampus Utama /PSDKU Unpad di Pangandaran) , “piraku eleh ku Vietnam…jang naon aya fakultas perikanan dan kelautan (FPIK Unpad) ari teu ngarti ngagedekeun BBL menjadi lobster , yang bila berhasil akan disebarkan ilmu (pembesaran/budidaya) ini untuk para nelayan kita, supaya bisa mendatangkan kemakmuran,” kata Mamay yang intinya jangan mau kalah sama Vietnam!
Lebih lanjut terang Mamay, melalui kemampuan bisa membesarkan BBL ini menjadi lobster yang ekonomis, otomatis nelayan maupun negara tidak akan mengeluarkan izin untuk ekspor BBL. “Artinya, kita mampu menghasilkan produk yang berniai tambah buat masyarakat kecil atau nelayan miskin, sebagai pula devisa bagi negara,” tambah Mamay.
Hadir di FPIK Unpad
Pada sesi obrolan ini Mamay kembali menyinggung perihal kehadirannya di FPIK Unpad (20/8/2025), waktu itu “ada dalil-dalil yang menyatakan keberadaan KJA ini mengganggu operasional jaring payang nelayan setempat? Saya ini kenal sama nelayan di sana,”anu raripuh teh sok ngadu ka kami karena tahu, kami memikirkan kehidupan mereka,” ujar Mamay.
Masih kata Mamay: “Secara teknis, tanpa ada KJA ini sudah ada bagang yang jumlahnya banyak, ini di luar dari KJA yang sebetulnya tertutup oleh bagang-bagang ini. Dan, secara teknis sudah tidak mungkin nelayan itu bisa menebar jaring payang walaupun tidak ada KJA ini, itu satu ya?” papar Mamay lagi.
Selanjutnya Mamay menerangkan poin ke dua, yakni: Di pinggir situ banyak karang-karangnya, jadi nggak ada ceritanya nelayan yang modalnya terbatas, mau menebar jarinya ke wilayah karang?! Itu berisiko, begitu jaringnya sobek modal mereka hancur. Saya tahu persis yang namanya jaring payang itu ditebar di daerah yang dasarnya pasir. Itulah yang dilakukan di Pantai Timur dan ditarik nya pun di depan hotel-hotel yang ada di Pantai Timur itu,” terangnya.
Pengembangan Program
Masih kata Mamay, bila kerjasama FPIK Unpad dengan pihak swasta berhasil,” mungkin jadi program yang akan dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Jabar maupun Pusat,” ujarnya.
Lebih lanjut, bila ini terjadi, tidak akan ada penangkapan benur lobster secara berlebihan, penyelundupan pun akan berhenti. Dan nelayan akan berpikir, kenapa harus dijual ke negara lain? Kita kan bisa membesarkan BBL, dan punya nilai tambah yang berlipat ganda.
Harapan Mamay, nantinya secara teknis akan menghentikan sendiri penangkapan BBL secara berlebihan. Lanjutnya pula, ”karena dengan jumlah sedikit dia mempunyai nilai tambah yang besar, otomatis untuk apa ia menangkap benur, lalu diselundupkan atau dijual secara ilegal ke luar negeri?” (HS- RD).
BACA JUGA: Eka Santosa Kritik Sikap Bupati Pangandaran Soal KJA: Tidak Konsisten