Ming. Nov 22nd, 2026

Gemuruh Penolakan Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo Mengemuka di ‘Ngopi Sore’ Majelis Musyawarah Sunda

Indra Prawira: Relokasi Harus Dikaji Matang, Jangan Abaikan Aspek Lingkungan dan Kearifan Lokal

ALGIVON.ID BANDUNG – Wacana relokasi sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai sorotan dan penolakan dari sejumlah pemerhati lingkungan, aktivis kebudayaan, serta elemen masyarakat Sunda. Kekhawatiran terhadap dampak ekologis, keberlangsungan habitat, hingga aspek sosial budaya masyarakat adat menjadi pokok pembahasan dalam diskusi bertajuk “Rumah Kedua: Relokasi Badak Sunda dan Ancaman Wilayah Usaha Pembangunan” yang digelar Majelis Musyawarah Sunda (MMS).

Diskusi yang dikemas dalam agenda ‘Ngopi Sore’ (Nobrol Rupi-Rupi di Pasundan) tersebut berlangsung di sebuah kafe di Jalan Arcamanik Endah No. 74, Bandung, Sabtu sore (21/11/2026). Puluhan pemerhati lingkungan dan aktivis kebudayaan dari kawasan Bandung Raya hadir untuk menyampaikan pandangan sekaligus menyerap aspirasi terkait masa depan badak Jawa yang selama ini menjadi bagian penting dari ekosistem Ujung Kulon.

Ketua Badan Pekerja Majelis Musyawarah Sunda, Andri P. Kantaprawira, dalam sambutannya menjelaskan bahwa diskusi tersebut diselenggarakan sebagai ruang untuk menampung aspirasi masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda, menyikapi wacana relokasi badak Jawa yang belakangan menjadi perhatian publik.

Menurut Andri, wacana tersebut mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan gagasan pemindahan sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo. Pernyataan itu disampaikan dalam taklimat media di sela-sela konferensi perubahan iklim COP13 di Antalya, Turki, pada 12 November 2026.

“Berbagai aspirasi dan kepedulian agar badak Jawa di Ujung Kulon tidak begitu saja dipindahkan ke Alas Purwo telah kami terima dari berbagai entitas masyarakat Sunda, baik yang berada di Bandung Raya, DKI Jakarta, maupun Banten,” ujar Andri.

Ia menegaskan, Majelis Musyawarah Sunda tidak ingin gegabah dalam menyikapi persoalan tersebut. Karena itu, gerakan penyampaian aspirasi akan terus berlanjut melalui berbagai aksi simpatik dengan tujuan utama memastikan keberadaan badak Jawa di Ujung Kulon tetap terjaga, baik dari sisi populasi maupun kesehatannya.

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut, antara lain Dr. Indra Prawira, S.H., M.H., pakar hukum tata negara dan hukum lingkungan; Wahyudin, Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (ED WALHI) Jawa Barat; serta Sarpin, tokoh masyarakat Baduy Luar.

Jangan Sampai Relokasi Menjadi Pintu Masuk Alih Fungsi Kawasan

Dalam pemaparannya, Dr. Indra Prawira menyoroti sejumlah hal yang menurutnya perlu dicermati secara serius sebelum pemerintah mengambil keputusan terkait relokasi badak Jawa. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak hanya dilihat dari sudut pandang pemindahan satwa, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem dan masa depan kawasan konservasi Ujung Kulon.

“Sebenarnya ada kekhawatiran lain. Jangan sampai ke depan, ketika sebagian populasi badak sudah dipindahkan, kawasan Ujung Kulon yang selama ini berstatus taman nasional justru berpotensi mengalami perubahan fungsi untuk kepentingan pembangunan lain, misalnya pertambangan atau kegiatan usaha lainnya,” ungkap Indra.

Ia menambahkan, keberadaan taman nasional di Jawa Barat sendiri semakin terbatas. Sementara itu, badak Jawa merupakan satwa langka yang keberadaannya sangat istimewa karena hanya terdapat di Indonesia dan populasinya sangat terbatas.

“Keberadaan badak ini pun tidak mudah diketahui secara langsung. Bahkan, untuk memastikan aktivitas dan kondisinya di habitat alami, diperlukan kamera pemantau khusus. Artinya, kita harus ekstrahati-hati menjaga kelestariannya. Ketika muncul wacana relokasi, wajar jika masyarakat mempertanyakannya secara kritis,” tuturnya.

Indra juga mengingatkan pengalaman relokasi badak jantan bernama Musofa dari Taman Nasional Ujung Kulon yang dilaporkan mati pada 7 November 2025, hanya dua hari setelah tiba di lokasi tujuan. Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan serius sebelum pemerintah mengambil kebijakan pemindahan badak lainnya.

“Pengalaman seperti kasus Musofa tentu tidak boleh diabaikan. Keselamatan satwa, kesiapan habitat tujuan, serta risiko selama proses pemindahan harus benar-benar diperhitungkan,” tegasnya.

Pertimbangkan Ekologi dan Kearifan Lokal Masyarakat Baduy

Pandangan senada disampaikan Wahyudin, Direktur ED WALHI Jawa Barat. Ia menilai wacana translokasi badak dari Taman Nasional Ujung Kulon harus dikaji secara sangat hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek, bukan semata-mata pendekatan teknis konservasi.

Menurutnya, selain faktor lingkungan dan kesehatan satwa, pemerintah juga perlu memperhatikan aspek sosial budaya, terutama tradisi dan kehidupan masyarakat adat Baduy yang memiliki keterikatan historis dan kultural dengan kawasan tersebut.

Sementara itu, Sarpin, tokoh Baduy Luar, menyampaikan pandangan berdasarkan falsafah hidup masyarakat Baduy yang menjunjung tinggi keseimbangan alam dan amanah leluhur.

“Bagi kami, warga Baduy, pegangan hidup itu tetap pada pamali: yang panjang jangan dipotong dan yang pendek jangan dibuat panjang. Itulah falsafah sederhana kami. Termasuk soal badak ini, jangan sampai keberadaannya dipindah-pindahkan begitu saja,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa alam beserta seluruh isinya merupakan titipan leluhur yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan oleh generasi sekarang.

“Semua itu titipan leluhur kami. Karena itu, kami punya tanggung jawab untuk menjaganya. Kalau harus memindah-mindahkannya, bagi kami itu pamali,” ujarnya.

Dorong Aspirasi Masyarakat Didengar Pemerintah

Salah seorang peserta diskusi, Henda Surwenda, aktivis lingkungan dan kebudayaan, mengapresiasi inisiatif Majelis Musyawarah Sunda yang membuka ruang dialog mengenai masa depan badak Jawa di Ujung Kulon.

Menurutnya, diskusi semacam ini penting agar suara masyarakat tidak berhenti di ruang pertemuan, tetapi benar-benar menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan konservasi.

“Harapan saya, ke depan diskusi atau forum seperti ini juga diselenggarakan langsung di wilayah Ujung Kulon. Dengan begitu, kepedulian dan aspirasi masyarakat setempat benar-benar mendapatkan perhatian pemerintah. Pihak legislatif pun diharapkan turut merespons keinginan warga,” ungkap Henda.

Diskusi ‘Ngopi Sore’ Majelis Musyawarah Sunda ini menjadi penanda bahwa wacana relokasi badak Jawa bukan sekadar persoalan teknis pemindahan satwa dari satu kawasan ke kawasan lain. Lebih dari itu, terdapat persoalan besar mengenai perlindungan habitat, keberlanjutan ekosistem, tanggung jawab negara terhadap satwa langka, serta penghormatan terhadap kearifan lokal masyarakat adat.

Bagi para peserta diskusi, upaya menyelamatkan badak Jawa semestinya dimulai dengan memastikan habitat alaminya tetap terlindungi, populasinya terjaga, dan setiap kebijakan yang diambil benar-benar didasarkan pada kajian ilmiah serta pertimbangan yang menyeluruh. (HS & RD)

BACA JUGA: IDAI Tekankan Pentingnya Kualitas Hidup dalam Pemantauan Tumbuh Kembang Anak

Related Post