ALGIVON.id – Di posisi mana Haru Suandharu akan dicalonkan pada Pilkada 2024, jadi Gubernur Jabar (Jawa Barat) atau Walikota Bandung? Pertanyaan itu mucul di acara diskusi Pilkada Jabar bertajuk “Mencari Pemimpin Pilihan Rakyat”. Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jabar dan PW Muhammadiyah Jabar menggagas acara diskusi tersebut pada Senin (5/8/2024) di Kota Bandung.
“Saya mah menunggu perintah partai. Jika PKS meminta saya bertarung di Jabar, siaaap, kalaupun mesti di Kota Bandung, saya siap juga,” kata Haru Suandharu yang bernaung di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jabar itu.
Adalah dua pembahas diskusi, pengamat politik Unpad Dr. Firman Manan dan Sekretaris PW Muhammadiyah Jabar Dr. Iu Rusliana, yang mencoba mengorek ke mana Ketua DPW PKS itu akan berlabuh.
“Saya jalan-jalan sepanjang Jabar selatan, bahkan hingga ke pedalaman dan pelosok Sukabumi, Cianjur Garut selatan, baliho Kang Haru ada di mana-mana. Ini menunjukkan kesiapannya untuk bertarung di Jabar, jadi apakah memang dipersiapkan PKS untuk bertarung di Pilgub,” tanya Iu Rusliana.
Sebagai kader PKS, ia mengaku mesti siap bertugas di level jabatan apapun. “Saya akan terima apapun keputusan partai. Karena partai pasti sudah memikirkan apa yang terbaik bagi partai maupun kepentingan masyarakat luas. Pimpinan sudah memikirkan secara seksama soal ini,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar ini.
Ia mengaku belum mendapat surat rekomendasi untuk berlaga di Pilgub ataupun Pilwalkot. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS masih menggodok keputusan tersebut , seraya mempertimbangkan berbagai hal, termasuk masalah kapasitas calon.
Haru akan Dorong Pendapatan Provinsi
Menurut Haru, Gubernur mendatang harus mampu mendorong potensi-potensi pendapatan provinsi. “Banyak aset daerah yang bisa menggandeng pihak swasta, atau optimalisasi digital marketing oleh para pelaku usaha. Serta memberdayakan petani, peternak dan nelayan yang potensial meningkatkan pendapatan. Jadi ga bisa Gubernur hanya menunggu bantuan pusat,” katanya.
“Dari APBD sebesar Rp 30 triliun itu, yang leluasa untuk pembangunan cuma Rp 2 triliun, sementara sisanya untuk pengeluaran rutin. Bayangkan kalau Rp 2 triliun itu cuma dipakai untuk pencitraan, hampir tak ada manfaat berarti yang diperoleh masyarakat. Saya rasa musuh bersama kita saat ini adalah pencitraan,” tegas Haru.
Haru mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemprov Jabar lima tahun belakangan ini, dengan mampu meningkatkan jumlah investasi. “Namun investasi untuk siapa? Karena faktanya, jumlah pengangguran malah bertambah. Kan seharusnya investasi itu berkorelasi positif dengan penambahan jumlah lowongan pekerjaan, bukan sebaliknya,” ungkapnya.
BACA JUGA: Bacalon Gubernur Jabar Ono Surono Sebut ‘Ban Serep’ Terkait Fungsi Wagub