Esai Kontemplatif: Harri Safiari
ALGIVON.ID — Pembaca budiman, sebelum melanjutkan membaca esai ini, mari berhenti sejenak pada satu frasa yang belakangan kembali mengemuka: “londo ireng”.Secara historis, istilah itu kerap dikaitkan dengan pasukan berkulit hitam asal Afrika yang direkrut pemerintah kolonial Belanda untuk memperkuat KNIL di Hindia Belanda.
Dalam perkembangan berikutnya, istilah tersebut berubah menjadi metafora politik yang bernada peyoratif: menyebut seseorang sebagai kaki tangan kepentingan asing atau berpihak kepada pihak luar dibanding bangsanya sendiri.
Itulah sebabnya, ketika Kepala Negara Negeri Konoha Raya (NKR), dalam pidatonya pada peringatan hari lahir sebuah partai politik di ibu kota (23 Juli 2026), melontarkan istilah “londo ireng”dalam konteks kritik terhadap sebagian jurnalis, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat yang dinilai lebih membela kepentingan asing, publik pun bereaksi.
Di sebuah warung mungil di pinggiran kota, Korupsinikus yang tengah menikmati kopi tubruk dan pisang kepok goreng hampir saja tersedak mendengar tayangan pidato itu di televisi. “Londo ireng kok disandingkan dengan jurnalis, pengamat, dan LSM hanya karena mereka mengkritisi kebijakan pemerintah?” serunya, sambil buru-buru meneguk air putih.
Suasana warung mendadak riuh. Dari pojok ruangan, Bung Encus Surencus—pegiat antikorupsi kelas bangkotan—ikut menimpali. “Kalau memang istilah sejarah dipakai dalam pidato politik, bukankah justru harus dijelaskan konteksnya? Jangan sampai publik malah sibuk memperdebatkan istilah, sementara substansi pidatonya tenggelam.”
Rubi, sahabat karib Korupsinikus, mengangguk pelan. “Bahaya kalau sebuah istilah yang sarat sejarah berubah menjadi cap bagi kelompok profesi tertentu. Kritik itu bagian dari demokrasi. Kalau semua kritik dianggap mewakili kepentingan asing, nanti siapa lagi yang mengingatkan penguasa ketika salah arah?”
Korupsinikus mengembuskan napas panjang. “Repot kalau pemimpin mulai terlihat alergi terhadap kritik. Lebih repot lagi kalau di sekelilingnya terlalu banyak pembisik yang hobinya hanya mengangguk dan bertepuk tangan. Akhirnya yang didengar bukan kenyataan, melainkan gema pujian.”
Warung mungil itu kembali sunyi. Di luar, angin kemarau berembus pelan. Aroma kopi bercampur harum bala-bala yang baru diangkat dari penggorengan memenuhi ruangan.
Rubi kembali membuka percakapan. “Percayalah, pernyataan seperti ini pasti mengundang respons dari kalangan pers, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, hingga para pengamat. Mereka tentu ingin memperoleh penjelasan yang utuh mengenai siapa yang dimaksud dan apa dasar penyebutannya. Sebab, dalam negara demokrasi, kritik seharusnya dijawab dengan argumentasi, bukan dengan pelabelan.”
Korupsinikus tersenyum tipis. Ia kemudian menatap cangkir kopinya yang tinggal menyisakan ampas. “Semoga polemik “londo ireng”ini segera memperoleh penjelasan yang jernih. Jangan sampai maknanya terus bergeser mengikuti arah angin politik. Sebab kalau istilah sejarah dipakai sembarangan, yang lahir bukan pencerahan, melainkan salah paham.”
Korupsinikus menghabiskan sisa kopi tubruknya. Ia berdiri perlahan, lalu merogoh saku untuk membayar tiga buah bala-bala yang sedari tadi menjadi teman diskusi. Totalnya hanya Rp. 46.000 bersama Rubi sobatnya. Murah, tetapi sore itu percakapannya terasa jauh lebih mahal daripada harga camilan.
Sebelum melangkah meninggalkan warung, ia menoleh kepada Rubi dan Bung Encus.
“Pak, lain kali kalau pidato, pakailah pedoman YPPA.”
“YPPA?” tanya Rubi.
Korupsinikus tersenyum.
“Yang Penting-Penting Aja. Biar rakyat pulang membawa harapan, bukan kebingungan.”
Mereka pun tertawa kecil. Namun tawa itu segera larut bersama embusan angin kemarau yang menerpa dedaunan di halaman warung.
Beberapa saat kemudian, Korupsinikus kembali bersuara, kali ini jauh lebih lirih.
“Negeri ini tidak akan runtuh hanya karena kritik. Yang membuat sebuah negara rapuh justru ketika kritik dipandang sebagai ancaman, sementara sanjungan dianggap sebagai kebenaran.”
Ia berhenti sejenak, menatap langit yang mulai menguning menjelang senja.
“Padahal sejarah berkali-kali mengajarkan, kekuasaan yang berhenti mendengar akan lebih cepat tersesat daripada rakyat yang terus bertanya. Sebab pertanyaan bukanlah musuh negara. Yang menjadi musuh adalah ketika kekuasaan kehilangan kesediaan untuk mendengar.”
Korupsinikus kemudian melangkah pergi.
Warung kembali lengang.
Yang tertinggal hanyalah aroma kopi, sepiring bala-bala yang mulai dingin, dan satu pertanyaan yang terus menggantung di udara:
Apakah demokrasi akan semakin dewasa jika kritik dibalas dengan argumentasi, atau justru semakin menjauh dari cita-citanya bila kritik lebih dulu diberi label?
Biarlah waktu, sejarah, dan akal sehat yang kelak menjawabnya.
(Selesai)