ALGIVON.ID — Kaukus Ketokohan Jawa Barat (KKJB) kembali menggelar saresehan yang membahas masa depan Jawa Barat, provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia yang pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 50 juta jiwa.
Pertanyaan mendasar pun mengemuka: hendak dibawa ke mana jumlah penduduk yang demikian besar, yang tersebar di 27 kabupaten/kota, dengan segala persoalan, kebutuhan, sekaligus tuntutannya?
“Hendak dibawa ke mana jumlah penduduk yang besar ini, yang tinggal di 27 kota dan kabupaten dengan segala permasalahan dan tuntutannya?” kata Ketua KKJB, Eka Santosa, yang juga menjadi salah satu narasumber dalam saresehan di Aula Pikiran Rakyat, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu (19/8/2026).
Saresehan tersebut dihadiri puluhan tokoh dari berbagai latar belakang profesi, organisasi, serta komunitas. Kegiatan digelar dalam rangka menyambut HUT ke-81 Provinsi Jawa Barat sekaligus HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Sejumlah tokoh tampak hadir, di antaranya mantan Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara, aktivis budaya dan lingkungan Sunda Dadang Hermawan alias “Mang Utun”, serta Ketua Umum DPP Kujang Sang Prabu Bebeng D. Suryana.
Hadir pula Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani, Arlan Siddha. Sementara mantan pimpinan DPRD Jawa Barat, Komarudin Taher, bertindak sebagai moderator yang memandu jalannya diskusi.
Menurut Eka Santosa, yang didampingi Ketua Panitia Saresehan Ujang Fahpulwaton, forum tersebut sengaja digelar untuk membuka ruang baru bagi para tokoh Jawa Barat dalam bertukar pikiran sekaligus merumuskan rekomendasi bagi arah pembangunan Jawa Barat ke depan.
“Forum ini adalah wadah kejujuran untuk mencari rekomendasi demi perbaikan Jawa Barat ke depan,” ujar Eka.
Gemah Ripah Repeh Rapih sebagai Nilai Kepemimpinan
Eka menekankan, frasa “Jawa Barat, Gemah Ripah Repeh Rapih” semestinya menjadi nilai yang dijiwai siapa pun yang memimpin Jawa Barat.
Ia juga mengingatkan agar moto tersebut tidak dicampuradukkan dengan berbagai peribahasa lain yang tidak jelas asal-usulnya.
Dalam saresehan itu, perjalanan sejarah kepemimpinan Jawa Barat sejak era Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi turut menjadi bahan pembahasan.
Menurut Eka, dalam perjalanan tersebut belum pernah terjadi pola kepemimpinan yang benar-benar seirisan, dalam arti kemenangan di ranah eksekutif berjalan beriringan dengan kekuatan politik di legislatif.
“Sering terjadi anomali kepemimpinan di Jawa Barat ini,” katanya.
“Inilah Jawa Barat dengan segala dinamikanya. Tentu sangat menarik sebagai bahan kajian dari berbagai sisi kehidupan,” lanjutnya.
Eka kemudian mencontohkan sejumlah figur yang pernah memimpin Jawa Barat, antara lain Solihin G.P. yang menjabat Gubernur Jawa Barat periode 1970-1975. Berikutnya, Mohammad Yogie Suardi Memet atau Yogie S. Memet, yang menjadi Gubernur Jawa Barat ke-10 pada 22 Mei 1985 hingga 17 Maret 1993.
Selanjutnya ada Mayjen TNI (Purn.) Nana Nuriana yang memimpin Jawa Barat pada 1993-2003.
Nama lainnya adalah Ahmad Heryawan atau Aher, yang menjabat Gubernur Jawa Barat selama dua periode, 2008-2018. Dalam paparannya disebutkan, selama memimpin Jawa Barat, Aher memperoleh 270 penghargaan.
Kini, Ahmad Heryawan menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029.
Tiga Corak Kepemimpinan Jawa Barat
Sementara itu, Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani, Arlan Siddha, menganalisis karakter kepemimpinan Jawa Barat pada era Ahmad Heryawan, Ridwan Kamil hingga Dedi Mulyadi.
Menurut Arlan, Ahmad Heryawan lebih menonjolkan pendekatan intelektualitas. Ridwan Kamil cenderung menggunakan pendekatan teknokratis, sedangkan Dedi Mulyadi dinilai lebih kuat dengan pendekatan kesundaan.
Diskusi kemudian berkembang pada posisi strategis Jawa Barat, baik dari sisi demografi, politik, sejarah pemerintahan maupun kontribusinya terhadap kehidupan nasional.
KKJB menegaskan bahwa Jawa Barat dibangun melalui perjuangan dan peradaban yang luhur serta bersendikan tata nilai budaya yang tercermin dalam lambang Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan moto Gemah Ripah Repeh Rapih.
Jawa Barat juga dinilai memiliki posisi strategis sebagai salah satu penyangga ibu kota negara, dengan jumlah penduduk sekitar 50 juta jiwa, terdiri atas 27 kabupaten/kota, serta memiliki sekitar 35 juta pemilih potensial.
Atas kondisi tersebut, KKJB menilai Jawa Barat sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang lebih proporsional dari pemerintah pusat.
KKJB juga menyoroti tradisi sejarah pemerintahan Jawa Barat, ketika sejumlah mantan gubernur pada periode sebelum Reformasi tetap mendapatkan ruang untuk memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional.
KKJB Usulkan Ahmad Heryawan sebagai Pembantu Presiden
Berangkat dari konteks tersebut, KKJB mengusulkan salah satu tokoh Jawa Barat, Dr. H. Ahmad Heryawan, untuk menjadi salah satu pembantu Presiden yang dinilai dapat mewakili aspirasi masyarakat Jawa Barat di tingkat nasional.
Aher dinilai memiliki pengalaman memimpin Jawa Barat selama dua periode, 2008-2018, serta saat ini menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029.
Usulan tersebut menjadi salah satu poin penting yang mengemuka dalam saresehan KKJB, selain gagasan perlunya memperkuat kembali posisi Jawa Barat dalam percaturan pembangunan nasional.
KDM Masuk Tipe Kepemimpinan Mana?
Di penghujung diskusi, sekitar 12 peserta turut menyampaikan tanggapan. Diskusi berlangsung cukup seru, kritis, dan sesekali berkembang menjadi perdebatan menarik mengenai karakter kepemimpinan Jawa Barat saat ini.
Salah satu pertanyaan kemudian diarahkan kepada pengamat politik asal Universitas Padjadjaran, Dr. Affan Sulaeman, M.A.
Pertanyaan tersebut kemudian dipertajam oleh “nyonya rumah”, Direktur PT Pikiran Rakyat Bandung, Tia Yuniarti.
“Dari tiga tipe kepemimpinan tadi, menurut Bapak Dr. Affan, sesuai amatan Max Weber, yakni kepemimpinan tradisional, karismatik, serta legal-rasional, apabila disandingkan dengan tipe kepemimpinan yang dijalankan Gubernur Jabar saat ini, lebih cocok ke mana?” tanya Tia.
Jawaban Affan sempat dinilai peserta belum cukup spesifik karena dianggap masih berputar-putar.
Pertanyaan pun kembali dipertajam agar jawabannya lebih langsung dan to the point.
“Ya, menurut saya cenderung ke one man show…” jawab Affan.
Pernyataan tersebut sontak disambut riuh para peserta saresehan.
Saresehan KKJB akhirnya tidak sekadar menjadi forum nostalgia dan evaluasi perjalanan kepemimpinan Jawa Barat, tetapi juga berkembang menjadi ruang untuk membaca arah masa depan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia itu, termasuk kemungkinan figur-figur Jawa Barat mengambil peran lebih besar di tingkat nasional.
(HS & RD)
Tinggalkan Balasan