Oleh: Harri Safiari
ALGIVON.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai sejak 6 Januari 2025 dan digarap melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), semula digadang sebagai terobosan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas pendidikan siswa.
Namun, niat baik ini belakangan menuai kontroversi. Alih-alih bermanfaat, di sejumlah daerah muncul kasus keracunan massal. Pertanyaannya: di mana letak masalahnya, dan apa solusinya?
Niat Baik yang Belum Matang
Secara konsep, program makan bergizi gratis merupakan langkah positif. Siswa, terutama dari keluarga kurang mampu, diharapkan mendapatkan asupan gizi memadai untuk mendukung tumbuh kembang dan konsentrasi belajar.
Namun, realitas di lapangan sering kali jauh dari harapan. Beberapa persoalan utama yang muncul antara lain:
Distribusi makanan tidak higienis, akibat keterbatasan sarana logistik dan lemahnya pengawasan.
Vendor atau katering tidak teruji, banyak penyedia dipilih tanpa standar ketat demi mengejar target cepat.
Minim edukasi gizi, sehingga menu tidak selalu sesuai kebutuhan nutrisi anak.
Kurangnya koordinasi lintas instansi, antara sekolah, dinas pendidikan, dan dinas kesehatan.
Kasus Keracunan di Cipongkor
Kasus keracunan akibat Program MBG terjadi berulang di berbagai daerah. Dugaan penyebab berkisar dari bahan makanan tidak segar, pengolahan yang tidak higienis, hingga distribusi terlambat yang membuat makanan basi.
Kasus terbaru terjadi di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, pada 22–23 September 2025. Puluhan siswa dari beberapa sekolah dasar dilaporkan mengalami mual, muntah, dan diare usai mengonsumsi menu dari program ini. Sejumlah siswa harus mendapat perawatan medis di puskesmas setempat.
Keresahan pun mencuat di kalangan orang tua. Ibu Neni (38 tahun), salah satu wali murid, menuturkan:
“Anak saya sampai muntah-muntah setelah makan siang dari sekolah. Kami sangat khawatir, seharusnya program ini menyehatkan, bukan malah bikin anak sakit. Tolong pemerintah lebih hati-hati.”
Pemerintah daerah langsung turun tangan. Camat Cipongkor, Dede Heryawan, mengakui insiden tersebut:
“Kami sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Sampel makanan sedang diuji di laboratorium. Kami juga akan mengevaluasi vendor penyedia makanan agar kejadian serupa tidak terulang.”
Anggaran Jumbo, Realisasi Masih Bermasalah
Tahun 2025, pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun untuk Program MBG. Rinciannya: Rp51,5 triliun untuk belanja bahan makanan, sisanya untuk belanja modal dan program dukungan manajemen.
Bahkan, tambahan anggaran hingga Rp100 triliun telah disiapkan bila target penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang pada kuartal IV 2025. Hingga 12 Juni 2025, realisasi belanja Badan Gizi Nasional tercatat Rp4,4 triliun dengan penerima manfaat mencapai 4,89 juta orang melalui 1.716 dapur umum SPPG.
Sayangnya, besarnya anggaran belum berbanding lurus dengan kualitas pelaksanaan di lapangan.
Agar Tak Sekadar Proyek Populis
Agar Program MBG tidak berhenti sebagai proyek populis, sejumlah langkah perlu segera ditempuh
Standarisasi ketat vendor
Seleksi penyedia makanan harus mengutamakan kelayakan dapur, kualitas bahan, dan tenaga kerja yang terlatih.
Pengawasan lintas instansi
Dinas kesehatan wajib dilibatkan aktif dalam memantau mutu makanan, bukan hanya sekolah atau dinas pendidikan.
Pelibatan UMKM lokal dengan pendampingan
Pelaku usaha lokal bisa dilibatkan, tetapi harus diberi edukasi mengenai higienitas, sanitasi, dan standar gizi.
Transparansi dan partisipasi publik
Orang tua, komite sekolah, hingga LSM harus diberi ruang untuk mengawasi jalannya program, termasuk transparansi anggaran.
Pemanfaatan teknologi digital
Aplikasi pelaporan cepat sangat penting agar kasus keracunan bisa ditangani segera dan tidak meluas.
Suara Kritik dari WaJIT
Munculnya kasus keracunan di Cipongkor mendorong Wahana Jaringan Informasi Terpadu (WaJIT) menyampaikan pernyataan terbuka kepada Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta.
Para pendiri WaJIT—Haris Bunyamin, Isak Mahmudin, Kustiwa Kartawiria, Yopi Ahmad Sopyan, dan Suhenda—menegaskan pentingnya langkah cepat dan menyeluruh. Dalam pernyataannya, mereka menulis:
“Keselamatan dan kesehatan anak-anak Indonesia harus menjadi prioritas tertinggi dalam setiap kebijakan.”
Salah satu dari lima tuntutan WaJIT adalah agar pemerintah menghentikan sementara Program MBG secara nasional hingga evaluasi menyeluruh dilakukan.
Niat Naik Berujung Nestapa
Program Makan Bergizi Gratis lahir dari niat mulia, namun implementasi yang terburu-buru justru menghadirkan nestapa. Kasus Cipongkor dan di tempat lainnya menjadi alarm keras agar pemerintah segera berbenah.
Jika tidak ada evaluasi serius, maka program yang seharusnya menyehatkan generasi bangsa justru bisa mencederai masa depan mereka. (HS & RD)
BACA JUGA: Makna Pidato Prabowo Subianto di Forum PBB Terkait Isu Palestina-Israel, bagi Indonesia & Dunia