ALGIVON.ID – Polemik seputar keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus menjadi sorotan publik. Setelah Mamay atau Satria Kamal, putra ketiga almarhum Letjen TNI (Purn.) Solihin GP (Gubernur Jawa Barat 1970–1975), menyampaikan pendapatnya, sejumlah tokoh lain juga angkat bicara.
Mamay Buka Suara
Mamay, yang dikenal sebagai praktisi juga pemerhati sektor perikanan, biasanya lebih banyak berkiprah di balik layar. Namun pada 23 Agustus 2025, ia tampil ke publik melalui sebuah pertemuan di kafe kawasan Cisitu, Kota Bandung.
Ia menyoroti forum dialog di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Unpad Jatinangor (20/8/2025) yang juga dihadiri Mantan Bupati Pangandaran dua periode, Jeje Wiradinata. Menurutnya, forum itu tak berjalan sesuai harapan.
“Saya hadir, tapi sangat kecewa. Yang tadinya diharapkan dialog konstruktif, justru jadi sebaliknya,” ujar Mamay.
Mamay mengaku tergerak hadir demi mencari solusi agar polemik KJA tak melebar. Ia menyinggung sejarah awal gagasan pembesaran benih bening lobster (BBL) di Unpad Pangandaran yang pernah dirintis bersama ayahnya.
Menurutnya, larangan ekspor BBL yang diterapkan Menteri KKP Susi Pudjiastuti (2014–2019) memang bertujuan untuk pelestarian. Namun, kebijakan itu juga membuat negara tetangga, terutama Vietnam, justru menikmati manfaat ekonomi dari teknologi pembesaran lobster.
“Masa kita kalah dari Vietnam? Kalau ada FPIK Unpad, mestinya bisa membesarkan BBL jadi lobster siap panen, lalu ditularkan ke nelayan kita. Itu amanah ayah saya,” tegas Mamay.
KJA Bukan Ancaman Wisata
Mantan Kepala Dinas Perikanan Jawa Barat, Darsono, menilai keberadaan KJA tak semestinya dipandang sebagai gangguan bagi pariwisata.
“Justru bisa menjadi daya tarik wisata bahari. KJA bisa dikembangkan menjadi wisata edukatif dengan menampilkan proses budidaya ikan laut secara nyata,” katanya (25/8/2025).
Menurut Darsono, penelitian FPIK Unpad soal KJA perlu diberi kesempatan untuk tuntas, termasuk dukungan pendanaan dari pihak swasta. “Enam tahun berjalan di Pantai Timur tidak ada masalah. Wisata dan nelayan bisa berdampingan,” tambahnya.
Dukungan Akademik dan Riset
Sementara itu, Imam Kadarisman, Ketua Komisi Baramundi Nasional, memberi apresiasi pada FPIK Unpad.
“FPIK Unpad satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang sukses membesarkan BBL. Hasil penelitiannya sangat dinanti banyak pihak,” ujarnya (25/8/2025).
Ia menekankan lima poin penting untuk pengembangan KJA di Pangandaran:
- Pasar lobster masih terbuka luas.
- Lingkungan lokasi mendukung budidaya.
- Manajemen budidaya terbukti berhasil.
- Penelitian pakan harus ditingkatkan, tidak bergantung dari alam.
- Regulasi penangkapan BBL dan izin usaha perlu dipermudah.
Pendekatan Budaya untuk Meredakan Polemik
Tokoh masyarakat Jawa Barat, Eka Santosa, menilai perbedaan pandangan seputar KJA bisa diselesaikan dengan pendekatan budaya Sunda.
“Mari kembali ke falsafah Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh. Semua bisa dirundingkan demi kemaslahatan bersama,” tuturnya optimistis.
Menanti Titik Temu
Polemik KJA di Pantai Timur Pangandaran telah memperlihatkan adanya tarik menarik kepentingan: antara pariwisata, nelayan, akademisi, dan pemerintah. Namun berbagai suara yang muncul menunjukkan peluang untuk mencari jalan tengah tetap terbuka.
Pertanyaannya, apakah riset akademik, kebijakan, dan kearifan lokal bisa berjalan beriringan? Rupanya, hanya waktu dan kesadaran dari para pihak yang terlibat, yang akan menjawab, amin. (HS & RD).
BACA JUGA:Ekowisata Mangrove Karangsong, Kembalikan Kejayaannya: Masih Mungkinkah?