ALGIVON.ID — Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ) menggelar diskusi bertema “Ancaman Sampah Terhadap Kelestarian Hutan dan Lingkungan” dalam rangka Milad ke-4 FPHJ di Kawasan Alam Santosa, Pasir Impun, Cimenyan, Kabupaten Bandung, Sabtu (23/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Dinas Kehutanan Jawa Barat, Perhutani Divre Jabar-Banten, PTPN 1 Regional 2, Paguyuban LMDH Jabar, Palawi, para senior rimbawan, aktivis, serta pemerhati lingkungan.
Diskusi menyoroti persoalan sampah yang dinilai semakin tidak terkendali, sementara solusi berbasis teknologi masih menyisakan berbagai ketidakjelasan.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK tahun 2024, Indonesia memproduksi sekitar 33,79 juta ton sampah per tahun. Jawa Barat, khususnya Bandung Raya, menjadi salah satu penyumbang terbesar dengan produksi sampah harian mencapai sekitar 25 ribu ton.
Ketua FPHJ, Eka Santosa, menyebut kondisi TPA Sarimukti saat ini bukan lagi sekadar persoalan teknis pembuangan sampah, melainkan ancaman ekologis jangka panjang. Menurutnya, kawasan Sarimukti yang merupakan daerah resapan air kini mengalami beban melebihi kapasitas.
“Dampak sistemik seperti pencemaran air lindi, penurunan kualitas tanah, hingga emisi gas metana yang memicu risiko kebakaran landfill adalah nyata. Jika tidak ada perubahan radikal dalam tata kelola, kita sedang mewariskan bencana bagi daerah tangkapan air dan kawasan hutan sekitarnya. Hutankan lagi TPA Sarimukti,” ujar Eka.
Ia juga menyinggung rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Legok Nangka yang hingga kini dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan.
“Bandung Raya sebenarnya memiliki banyak sumber daya manusia berkualitas, mulai dari akademisi, teknokrat, hingga inovator lingkungan. Banyak solusi nyata yang sudah ditawarkan,” katanya.
Kelanjutan PLTSa Legok Nangka
Eka mempertanyakan kelanjutan proyek PLTSa Legok Nangka yang disebut telah menelan anggaran lebih dari Rp1 triliun.
“Sejak era Gubernur Ahmad Heryawan, Ridwan Kamil, hingga sekarang, PLTSa Legok Nangka belum juga terlihat kinerjanya. Padahal katanya menggunakan teknologi canggih dari Jepang. Sekarang bagaimana nasibnya?” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah peserta juga mendorong adanya audit terhadap proyek PLTSa Legok Nangka guna memastikan transparansi penggunaan anggaran.
Sementara itu, mantan Anggota DPRD Jawa Barat periode 2004–2009, Ginandjar Daradjat, mengingatkan bahwa keberadaan TPA Sarimukti pada awalnya hanya bersifat darurat pasca tragedi longsor TPA Leuwigajah tahun 2005.
“Menjelang peringatan Konferensi Asia Afrika ke-50, sampah di Kota Bandung menumpuk di mana-mana. Saat itu Sarimukti dipakai sebagai solusi darurat, tetapi kini justru terus diperluas,” kata Ginandjar.
Pegiat lingkungan asal Cianjur, Darwin, yang hadir dalam acara tersebut, turut meminta aparat penegak hukum melakukan audit terhadap proyek PLTSa Legok Nangka.
“Masyarakat sudah jenuh dengan persoalan sampah yang tak kunjung selesai. Jika memang anggarannya besar, harus ada audit agar semuanya transparan,” ujarnya.
Acara ditutup dengan peringatan Milad ke-4 FPHJ dan seruan bersama untuk memperkuat upaya pelestarian hutan dan pengelolaan lingkungan di Jawa Barat. (RD/HS)
BACA JUGA: FPHJ Desak Presiden Selamatkan Hutan dan Reforma Agraria, Eka Santosa: Sporadis Kerusakannya