ALGIVONID.ID – Carut marut kasus Kebun Binatang Bandung atau sekarang lebih dikenal dengan nama Bandung Zoo, Aliansi Bandung Melawan (ABM) segera adukan Pemkot Bandung dan beberapa pihak lain yang terkait Kebun Binatang Bandung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Hal ini dilakukan karena terlalu banyak kejanggalan dalam proses hiruk pikuk yang menimpa Bandung Zoo. Tim kajian dan tim hukum jaringan ABM sudah melakukan beberapa kali kordinasi dan kajian.
Terlebih setelah mencuat juga kasus yang berkaitan dengan Wakil Walikota Bandung yang baru baru ini diperiksa oleh Kajari”, ungkap Apipudin, Koordinator ABM.
Diungkapkan oleh mantan Ketua KPU Kota Bandung itu, berdasarkan kajian, ada sejumlah kejanggalan yang dilakukan institusi Pemkot yang diwakili oleh BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah).
Mulai dari sewa menyewa lahan yang tidak jelas dasarnya, intrik intrik di lapangan hingga statement walikota dan wakilnya serta jajaran lainnya yang cenderung mendukung pihak pihak tertentu.
Apipudin mengungkapkan kejanggalan ini sudah terlalu masif dan menjalar kemana-mana. Ini juga termasuk para penegak hukum yang juga cenderung tidak netral dalam sejumlah kebijakan dan sikapnya. “Atas dasar tersebut, boleh dong kami curiga ini ada indikasi siap menyuap atau gratifikasi dari pihak swasta “, tegasnya.
Oleh karenanya, Aliansi Bandung Melawan akan segera berangkat ke Jakarta dan menyampaikan surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta KPK mulai mencermati dan mengusut kejanggalan-kejanggalan dan indikasi yang terjadi. Selain itu, ABM juga akan berkonsultasi dan menyampaikan temuan kepada Kantor Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi yang terjadi.
Dalam banyak kesempatan, memang pemerintah kota Bandung terlihat lebih condong untuk menghilangkan jati diri orang Sunda dengan statementnya seperti harus mengosongkan lahan bandung Zoo, pengelolaan akan diberikan pada pihak lain dan statement lain yang sangat tidak berdasar. Padahal lanjutnya, publik sudah sangat paham bahwa Bandung Zoo adalah bagian sejarah berdirinya Kota Bandung dan kebanggaan orang Sunda.
Hiruk pikuk yang terjadi selama ini baik soal korupsi, lahan, pengelolaan dan aktivitas lainnya juga patut dipertahankan, namun tidak dengan keberpihakan Pemkot kepada kelompok yang hanya mementingkan bisnis semata.
BACA JUGA: Akademisi Administrasi Publik Tanggapi Kasus Mantan Sekda Kota Bandung Terkait Aset Kebun Binatang